Jamco Jelaskan Anggaran Bantuan Operasional KB Kota Tual
Tual Beritalaser, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Mohamad Jamko mengatakan, Serapan anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Kota Tual tahun 2022 mencapai 26 persen, untuk kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh pegawai pada Dinas P3AP2KB. Sementara sebagian besar anggaran yang belum terserap itu adalah terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh kader-kader KB di desa, Rabu 23/11/2022.
Dijelaskan, kader KB di Kota Tual sudah melaksanakan kegiatan namun sifatnya masih manual, sementara yang diminta oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku adalah kegiatan yang dilakukan secara online melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik siap nikah siap hamil). Kader kita di desa itu katakanlah sebagai pekerja kemanusiaan dengan latar belakang pendidikan yang beragam, bahkan ada yang tidak mempunyai pendidikan namun mereka siap bekerja untuk membantu pemerintah melalui program penurunan stunting.
Kendala lain, ada kader KB yang berpendidikan namun tidak mempunyai Handphone Android, sehingga mereka bekerja secara manual dengan formulir yang disiapkan.
Menurutnya, Soal pemberian pulsa kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) sedikit mengalami kendala karena ada tiga kecamatan di Kota Tual yang belum terlayani dengan jaringan internet seperti Kecamatan Toyando Tam, Pulau-pulau Kur dan Kecamatan Pulau Kur Selatan.
Soal biaya pendampingan satu orang untuk satu sasaran Rp10 ribu untuk desa-desa di Kota Tual tidak sesuai karena terkendala soal geografis pulau-pulau kecil yang sangat berjauhan. Soal rapat koordinasi (Rakor) tingkat kecamatan bagi semua tokoh yang ada di desa dan kecamatan agak terkendala karena, di Kecamatan Toyando Tam ada lima desa yang terletak di tiga pulau sementara ibu kota kecamatan hanya satu desa.
Sehingga untuk mengundang semua kader/tokoh dari desa-desa tetangga tentu membutuhkan biaya yang sangat besar.Selain itu, biaya dari Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku untuk kegiatan pelatihan bagi TPK untuk biaya transport sebesar Rp150 ribu, sementara masyarakat yang datang dari desa ke kecamatan tempat pelatihan membutuhkan biaya yang cukup besar.
Kendala-kendala inilah yang menyebabkan sehingga serapan anggaran BOKB tahun 2022 di Kota Tual masih rendah.Sementara itu, kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB dan Penyuluh KB (PKB) dengan serapan anggaran sebesar 36 persen.
Dikatakan, Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Kota Tual menganggap program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting sebagai program yang sangat penting karena merupakan program prioritas dari Presiden RI, Ir. Joko Widodo.Sementara kendala yang dihadapi oleh Dinas P3AP2KB adalah teman-teman di DPRD Kota Tual. Jumlah anggota DPRD Kota Tual 20 orang dimana mereka menginginkan agar ada tambahan jumlah penduduk yang cukup signifikan, sehingga bisa mencapai angka 100 ribu lebih penduduk maka jatah DPRD Kota Tual bisa bertambah menjadi 25 kursi.
Dinas P3AP2KB Kota Tual dan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku sudah melakukan advokasi/sosialisasi tentang program Bangga Kencana, namun terkendala soal selalu terjadi pergantian anggota DPRD di Kota Tual pada setiap periodisasi pemilihan legislatif. “Kami selalu membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan DPRD Kota Tual sebagai mitra Pemerintah Daerah sehingga mereka dapat memberikan suport pada program KB,” katanya.
