Hasil Pengawasan Komisi II DPRD Maluku Ke Wetar MBD Masih Kabur
Ambon.Beritalaser.com. Pengawasan tahap I yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Maluku, salah satunya ke Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), termasuk ke daerah tambang nikel yang dikelola oleh PT Batutua Kharisma Permai (BKP) di pulau Wetar.
Namun pengawasan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi, John Laipeny ke perusahaan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 ini, masih kabur.
Ada banyak hal yang belum jelas, mulai dari kerusakan lingkungan akibat limbah pertambangan, royalti ke daerah baik Pemerintah Kabupaten MBD maupun Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, hingga tenaga kerja.
Untuk kerusakan lingkungan menurut Laipeny kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, Selasa (22/04/2025) ternyata PT Batutua tidak terbuka, terkait penyebab berubahnya warna air laut yang menjadi kekuningan di pesisir pantai seputaran area tambang, seperti yang diberitakan beberapa waktu lalu. Alhasil dewan harus pulang dengan tangan hampa tanpa ada penjelasan jelas, terkait apa yang menjadi harapan bersama masyarakat MBD dan Maluku, akan keterbukaan perusahaan terhadap kerusakan lingkungan, terutama ekosistem laut, yang menjadi penghidupan masyarakat sekitar di pulau Wetar.
Dijelaskan Laipeny, untuk dugaan pencemaran air laut dan proses matinya ikan, ada dua di pukul oleh ikan yang naik ke darat, atau ikannya banyak akhirnya mereka ke darat. Dari penjelasan mereka, selaku ketua komisi saya ngotot terhadap itu. Apakah mereka yakin ikan itu tidak berancun, bisakah di konsumsi, karena sendimen di muka perusahaan memang sudah kuning. Jadi setiap kali ombak, airnya kabur karena batu-batu,terangnya
Dalam pertemuan bersama PT Batutua yang selama ini menggebu-gebu untuk turun langsung ke lokasi. Karena tidak mendapatkan data, ia mengarahkan untuk mengandalkan kewenangan pucuk pimpinan dewan, hanya untuk mendapatkan data dari perusahaan.
Begitu juga hasil lab, Ia mengaku telah mengarahkan untuk nantinya meminta Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan uji lab, dalam pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) setelah ini, dan janji untuk melakukan uji lab telah disampaikannya sejak awal Januari atau Februari, namun tidak terlaksana hingga pertengahan bulan April ini.
Kader Gerindra ini beralasan, penjelasan Dinas Lingkungan Hidup, belum dilakukannya uji lab, karena keterbatasan anggaran.
Dinas lingkungan hidup nanti pada saat RDP akan mengunci lagi. Karena ternyata dari hasil diskusi dengan dinas, anggarannya terbatas,ujar Laipeny
Sementara limbah yang dibawa ke Morowali, sebut Laipeny dari penjelasan perusahaan merupakan olahan lanjutan, untuk dingunakan sebagai penutup batrei. Dimana perusahaan tersebut dibawah naungan Merdeka Copper bersama PT Batutua.
Selama ini yang disampaikan orang di Wetar bahwa mereka membuang limbah dan dibawa ke Morowali, namun ternyata diolah Jadi tidak ada masalah,ucapnya.
Sama halnya dengan Royalti, selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten MBD maupun Provinsi tidak mendapatkan apapun. Padahal menurut Perusahan setiap produksi royalti selalu diberikan melalui Kementerian Keuangan. Sayangnya menurut Laipeny, perusahaan tidak menjelaskan berapa besar royalti yang diberikan ke kementrian keuangan.
Perusahan juga tidak terbuka soal berapa banyak sendimen yang telah dihasilkan dari produksi selama beroperasi.
Jadi royalti mereka Setor semua ke kementerian keuangan. Sama halnya dengan kehutanan, ada penerimaan cuma belum terbaca.
Menurut Laipeny, dari hasil akhir monitoring di 11 kabupaten/kota, pihaknya akan mengagendakan untuk melakukan RDP dengan dinas ESDM untuk menanyakan hal ini langsung.
Penerimaan uang ini masuk dimana. Apakah murni dana dunia yang masuk ke kas Pemda Maluku, atau dalam bentuk program. Kalau dalam bentuk program apa programnya.
Untuk tenaga kerja Laipeny mengaku dari 1200-an pekerja disana, ternyata asli anak daerah tidak sampai 100 orang, lebih banyak berasal dari Kupang, NTT, dikarenakan sistim recruitment dilakukan semuanya disana.
Yang sangat disayangkan adalah tenaga kerja sekitar 1200 sekian orang, orang MBD tidak sampai 100 orang.
Untuk itu atas atensi Gubernur, ia meminta agar homebase perusahaan harus ada di pusat ibukota Provinsi Maluku, Ambon. Sehingga bisa tercover anak-anak asli daerah dari bumi Siwalima, termasuk MBD.
Sedangkan program Corporate Social Responsibility (CSR) ternyata dari 23 desa yang ada di pulau Wetar, hanya 2 desa yang menerima program tersebut, yaitu Uham dan Lurang, yang berdekatan dengan lokasi tambang.
Untuk itu, ia kedepan mendorong agar seluruh program CSR dapat menyentuh seluruh desa, sehingga semua masyarakat disana dapat menikmati hadirnya perusahaan
(H.R)
