Keluhkan Akses Jalan Dampak Tanah Longsor, Para Sopir Angkot Letisel Rapat Dengan Ketua DPRD Dan Komisi III DPRD kota Ambon
Ambon.Beritalaser.com.
Terkait persoalan akses jalan di beberapa wilayah dampak bencana tanah longsor yang terjadi pada 21 Juni lalu di beberapa Negeri seperti Naku, Hatalai, Kilang, Hukurila, dan Ema yang jadi lumpuh total dan berdampak pada transportasi dan kehidupan masyarakat yang menjadi terganggu.
Ketua DPRD Kota Ambon bersama Komisi III melakukan rapat dengan Sopir Angkot untuk membahas tindaklanjut Pemerintah kota Ambon dalam penanganan akses jalan tersebut, di ruang Komisi III kantor DPRD Kota Ambon Kamis (10/7/2025)
Dalam arahannya Ketua DPRD kota Ambon, Moritz Tamaela mengatakan bahwa, Apa yang dilakukan Pemerintah itu sejak awal sudah berjalan secara baik dalam hal ini jalan darurat yang sementara dibuat. Ternyata dampak dari pelaksanaan itu masih ada sampai dengan sekarang dan sudah disampaikan tadi hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang sudah dilaksanakan tapi hak yang masih terabaikan.
Menurut Tamaela, dalam fungsi DPRD tentu kemitraan yang ada lewat komisi kebetulan saya juga koordinator di Komisi III ini sudah langsung tadi memerintahkan kepada pimpinan untuk Panggil Dinas terkait.
“Yang dibicarakan tadi Kalau tidak salah soal tarif, yang mendasar itu soal infrastrukturnya,” terang Tamaela.
Dikatakan Tamaela, Berkaitan dengan tarif mungkin belum dijelaskan Kadis dampak yang saat ini terjadi itu membuat kisruh antara para Sopir dengan masyarakat.
Ada keberatan-keberatan. Mereka juga dikomplain bahkan sampai kepada himbauan yang lebih nyata di lapangan dalam bentuk larangan, tidak boleh melewati jalur Ini, karena beban jalan yang disampaikan tadi.
Lewat kewenangan lembaga yang ada untuk mendesak Pemerintah lewat OPD terkait, hari ini saya pastikan untuk dinas terkait harus eksen untuk menjawab apa yang menjadi kegelisahan Bapak-bapak yang ada disana, ujar Tamaela.
Diuraikan Tamaela, Pertama soal akses jalan dalam hal ini tadi sudah disampaikan bahwa Kadis PU sedang dalam perjalanan, mungkin saja dalam proses perbaikan atau pembuatan jalur darurat itu, masih ada sedimen-sedimen longsoran yang hanya dipinggirkan namun tidak diangkut sehingga ketika turun hujan tanah longsoran tadi menutup kembali jalan, itu menjadi pekerjaan baru bagi Bapak-bapak yang harus bersihkan dengan manual dan lain-lain. Itu harus diperhatikan secara serius lewat Komisi Pak Gunawan Mochtar sebagai ketua Komisi dengan teman-teman.
“Kami turut merasakan kebatinan kondisi yang terjadi tetapi hal ini akan ditindaklanjuti.
Walikota juga kalau mendengar hal ini pasti akan geram dan langsung perintahkan untuk jalan sehingga lewat OPD teknis Pak Kadis PU bisa berkolaborasi dengan Bapak-bapak dilapangan baik itu dari sisi dampak-dampak yang masih ada,” ujar Tamaela.
Janji Walikota sebut Tamaela, sudah jelas dan kami lewat pembicaraan sebelumnya bahwa, jalan tersebut kita prioritaskan untuk diperbaiki, lalu sementara jalan darurat yang minimal memenuhi standar daruratnya itu bisa digunakan secara baik.
Ditambahkan, berkaitan dengan mekanisme pengaturan darurat juga dengan sistem ofor, tarifnya itu yang harus di sesuaikan diturunkan saja dalam bentuk kebijakan dari dinas supaya itu menjadi pegangan buat semua pihak di sana.
“Saya yakin bapak-bapak ini ingin mencari rezeki untuk keluarga dalam hal ini pendapatan perhari uang setoran dan lain-lain. Untuk anak sekolah juga jika besok-besok sudah mulai masuk sekolah, Ini menjadi perhatian serius yang harus disikapi Mudah-mudahan lewat kesempatan ini, Komisi III dan teman-teman bisa langsung ditambahkan lagi soal teknis,” harap Tamaela.
Tamaela yakin bahwa, para Sopir akan pulang dengan hati yang sedikit terobati kekecewaan yang sudah ada.
Atas nama Pemerintah mungkin dari lembaga kami mohon maaf dari sisi fungsi pengawasan kami kurang tapi itulah ini rumah rakyat tidak salah bapak ibu datang.
Atas nama Lembaga DPRD kami sudah berkomitmen bahwa, rumah ini milik rakyat, masyarakat berhak untuk datang, pungkas Tamaela.
(H.R)
