Pangdam dan Kapolda Maluku Tegaskan Soliditas TNI-Polri Harga Mati, Perkuat Pencegahan Konflik dan Stabilitas Keamanan

AMBON, BeritaLaser. Soliditas dan sinergisitas TNI-Polri merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memelihara stabilitas keamanan, serta mencegah potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P, M.Han, dan Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H.,dalam silaturahmi bersama jajaran kedua institusi di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) XV/Pattimura, Jumat (30/10/2026).

Pertemuan yang berlangsung pukul 14.00 hingga 16.30 WIT tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi dan hubungan kelembagaan antara Kodam XV/Pattimura dan Polda Maluku, sekaligus menyatukan langkah menghadapi berbagai tantangan keamanan di wilayah Maluku yang memiliki karakteristik geografis kepulauan serta dinamika sosial dan budaya yang beragam.

Kapolda Maluku Irjen Pol Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H., hadir bersama Wakapolda Maluku, Irwasda, para pejabat utama Polda Maluku, serta seluruh Kapolres jajaran. Sementara dari Kodam XV/Pattimura hadir Pangdam XV/Pattimura, Kasdam, Danrindam, para pejabat utama Kodam, serta Dandim 1504/Ambon.

Dalam sambutannya, Pangdam XV/Pattimura menegaskan bahwa soliditas dan sinergisitas TNI-Polri bukan sekadar slogan atau formalitas dalam kegiatan kedinasan, melainkan komitmen yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata di setiap pelaksanaan tugas.

Menurutnya, meskipun TNI dan Polri memiliki fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab institusional yang berbeda, keduanya mengemban tujuan pengabdian yang sama, yakni menjaga keamanan, ketertiban, stabilitas, kedaulatan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Soliditas dan sinergisitas adalah harga mati. Kita boleh berbeda institusi, berbeda seragam, dan memiliki tugas serta kewenangan masing-masing, tetapi tujuan besar kita sama, yaitu menjaga keamanan, stabilitas, dan keutuhan bangsa dan negara. Karena itu, tidak boleh ada lagi ego sektoral, miskomunikasi, maupun kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas di lapangan,” tegas Pangdam.

Ia mengingatkan bahwa karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan membutuhkan koordinasi yang kuat, komunikasi yang intensif, serta kesamaan pemahaman antara seluruh unsur keamanan. Hubungan antara para Komandan Satuan dengan Kapolres, Dandim dengan jajaran Polres, hingga personel di tingkat lapangan harus terbangun secara solid.

Pangdam juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang tidak hanya berlangsung dalam forum formal, seperti rapat dan apel kedinasan, tetapi juga melalui hubungan personal yang humanis dan kekeluargaan.

Menurutnya, komunikasi yang terbuka akan memudahkan penyelesaian berbagai persoalan, mencegah kesalahpahaman, serta mempercepat pengambilan keputusan ketika menghadapi dinamika keamanan.

“Jangan sampai persoalan kecil berkembang menjadi persoalan besar hanya karena tidak ada komunikasi. Kalau ada perbedaan, segera dibicarakan. Kalau ada persoalan di lapangan, segera koordinasikan dan cari solusi bersama. Kita harus saling memahami, bukan justru membangun sekat karena perbedaan institusi,” ujarnya.

Selain memperkuat soliditas kelembagaan, Pangdam XV/Pattimura memberikan perhatian khusus terhadap upaya menjaga kondusivitas wilayah dan mencegah berkembangnya persoalan sosial menjadi konflik yang lebih luas.

Ia mengapresiasi koordinasi dan kerja sama yang selama ini terbangun antara jajaran TNI dan Polri dalam menghadapi dinamika keamanan di Maluku. Perkembangan positif situasi kamtibmas, termasuk menurunnya berbagai perkelahian antarkelompok masyarakat, harus terus dipertahankan melalui langkah pencegahan yang konsisten.

Pangdam meminta seluruh jajaran agar tidak bekerja sendiri-sendiri ketika menghadapi persoalan di masyarakat. Setiap dinamika yang berpotensi mengganggu keamanan harus segera dikomunikasikan dan ditangani secara terkoordinasi dengan mengedepankan langkah yang tepat, terukur, serta sesuai kewenangan masing-masing.

Ia juga mengingatkan pentingnya memberikan arahan yang jelas kepada personel agar setiap tindakan di lapangan dapat dipahami dan dilaksanakan secara profesional serta bertanggung jawab.

Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Pol Suwondo Nainggolan menegaskan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas keamanan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis dan profesionalisme masing-masing institusi, tetapi juga oleh kedewasaan kepemimpinan dalam menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun sektoral.

Menurut Kapolda, seorang pemimpin harus memiliki jiwa negarawan, mampu melihat persoalan secara menyeluruh, serta memastikan setiap keputusan dan tindakan berorientasi pada kepentingan masyarakat dan negara.

“Jangan sampai ego sektoral mengalahkan kepentingan negara. Kita harus berpikir sebagai negarawan. TNI dan Polri memang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang berbeda, tetapi kita mempunyai tanggung jawab bersama untuk menjaga keutuhan NKRI, melindungi masyarakat, dan memastikan negara hadir memberikan rasa aman,” tegas Kapolda.

Kapolda juga memberikan penekanan khusus kepada para Kapolres dan Dandim agar menjadi pihak pertama yang menyelesaikan setiap persoalan di wilayah masing-masing melalui komunikasi dan koordinasi yang baik.

Ia menegaskan, potensi gesekan antarpersonel maupun persoalan di tengah masyarakat harus diselesaikan sejak dini. Jangan sampai persoalan sederhana berkembang menjadi konflik yang lebih besar akibat keterlambatan komunikasi atau ketidakmampuan para pimpinan mengambil langkah penyelesaian.

“Saya ingin para Kapolres dan Dandim menjadi orang pertama yang menyelesaikan setiap persoalan di wilayahnya, bukan justru menjadi bagian dari persoalan itu sendiri. Kalau ada perbedaan, segera komunikasikan. Kalau ada persoalan, segera cari solusi. Jangan menunggu sampai masalah berkembang dan menjadi perhatian pimpinan,” ujar Kapolda.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku juga menyoroti pentingnya memahami akar persoalan sosial secara objektif agar penanganan konflik di masyarakat tidak hanya berorientasi pada penyelesaian setelah kejadian, tetapi lebih mengutamakan pencegahan.

Berdasarkan pengamatan awal terhadap dinamika sosial di Maluku, salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah solidaritas kelompok yang tidak terkendali. Persoalan yang semula melibatkan individu atau kelompok kecil dapat berkembang menjadi konflik antarkelompok maupun antarkomunitas ketika masyarakat bereaksi tanpa memahami duduk persoalan yang sebenarnya.

Kapolda mengingatkan agar setiap persoalan disikapi berdasarkan fakta, bukan emosi, sentimen kelompok, ataupun informasi yang belum terverifikasi.

“Jangan sampai masyarakat terjebak dalam solidaritas yang keliru. Ketika ada persoalan, orang harus terlebih dahulu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang terlibat, dan bagaimana akar masalahnya. Jangan langsung bereaksi hanya karena seseorang berasal dari kelompoknya. Tugas kita adalah memutus mata rantai konflik melalui pencegahan, komunikasi, penegakan hukum yang profesional, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.

Kapolda menilai, upaya menciptakan keamanan yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, tidak hanya TNI dan Polri, tetapi juga pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh komponen masyarakat.

Pendekatan keamanan harus berjalan beriringan dengan komunikasi sosial dan penegakan hukum yang profesional sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan secara proporsional tanpa menimbulkan persoalan baru.

Lebih lanjut, Kapolda Maluku menegaskan bahwa stabilitas keamanan memiliki hubungan erat dengan keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Situasi yang aman dan kondusif akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk bekerja, berusaha, mengembangkan potensi ekonomi, serta mendukung kelancaran berbagai program pemerintah.

Karena itu, TNI dan Polri harus hadir sebagai bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Apabila terdapat kendala di lapangan, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme yang tepat, komunikasi, dan koordinasi antarpemangku kepentingan, bukan dengan membiarkan persoalan berkembang menjadi hambatan yang lebih besar.

“Keamanan dan kesejahteraan memiliki hubungan yang sangat erat. Pembangunan tidak akan berjalan dengan baik apabila situasi keamanan tidak terjaga. Sebaliknya, kondisi keamanan yang baik memberikan ruang bagi masyarakat untuk bekerja, berusaha, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Karena itu, TNI dan Polri harus menjadi bagian dari solusi dan memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkap Kapolda.

Kapolda juga mengingatkan seluruh pimpinan satuan agar tidak hanya berorientasi pada laporan administrasi, tetapi harus hadir langsung di lapangan, memahami kondisi personel, mengetahui kebutuhan masyarakat, serta memastikan setiap kebijakan dilaksanakan secara efektif dan terukur.

Menurutnya, keberhasilan seorang pemimpin tidak semata-mata diukur dari kemampuan pribadi, melainkan dari kemampuannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membangun organisasi yang semakin profesional.

“Seorang pemimpin dikatakan berhasil bukan hanya karena dirinya hebat, tetapi karena mampu menjadikan anggota dan organisasi yang dipimpinnya menjadi hebat. Karena itu, kita harus memastikan setiap penugasan meninggalkan hasil nyata, baik peningkatan kemampuan personel, penguatan organisasi, maupun manfaat yang dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Selain dinamika keamanan konvensional, kedua pimpinan juga memberikan perhatian terhadap perkembangan tantangan di era digital dan ruang siber yang dapat memengaruhi situasi keamanan maupun persepsi publik.

Pangdam XV/Pattimura mengingatkan seluruh prajurit dan personel Polri agar senantiasa menjaga sikap, perilaku, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas. Setiap tindakan dan pernyataan aparat dapat menjadi perhatian publik dan tersebar luas melalui media sosial.

Karena itu, seluruh personel diminta meningkatkan kewaspadaan, tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi, serta menjaga komunikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Di sisi lain, kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman juga harus terus ditingkatkan. Pangdam mengingatkan bahwa keberanian prajurit harus disertai kecermatan, perhitungan, dan strategi yang tepat dalam setiap pelaksanaan tugas.

Senada dengan hal tersebut, Kapolda Maluku mendorong seluruh jajaran TNI dan Polri untuk terus meningkatkan kemampuan teknis, taktis, manajerial, serta kualitas kepemimpinan. Pembinaan personel harus dilakukan secara berkelanjutan agar organisasi memiliki sumber daya manusia yang semakin profesional dan mampu menjawab tantangan tugas.

Kedua pimpinan juga menekankan bahwa hubungan koordinasi tidak boleh hanya terbangun ketika berlangsung kegiatan seremonial atau saat terjadi persoalan. Komunikasi harus menjadi budaya kerja sehari-hari, mulai dari tingkat pimpinan hingga personel yang bertugas langsung di lapangan.