KAPOLDA MALUKU DAN KANWIL KEMENKUM PERKUAT SINERGI MELALUI PKS, TINGKATKAN PELAYANAN DAN KEPASTIAN HUKUM
AMBON, BeritaLaser. Kepolisian Daerah Maluku bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Maluku memperkuat kolaborasi antarlembaga melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai langkah strategis meningkatkan koordinasi, kualitas pelayanan, serta kepastian hukum bagi masyarakat.
Penandatanganan PKS tersebut dipimpin langsung Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H., bersama Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Farida Wahid, S.Pt., S.A.P., M.Si., di Aula Kantor Kementerian Hukum, kawasan Talake, Kota Ambon, Senin (9/11/2026).
Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan antara Polri dan Kementerian Hukum, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi di bidang hukum. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong koordinasi yang lebih efektif, memperkuat kualitas pelayanan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku.
Kapolda Maluku dalam kesempatan tersebut didampingi Kabidkum Polda Maluku. Sementara dari Kanwil Kemenkum Maluku turut hadir Kadiv Pelayanan Hukum, Kadiv Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, serta Kabid Kekayaan Intelektual.
Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan menegaskan bahwa penandatanganan kerja sama tersebut bukan sekadar penguatan hubungan formal antarlembaga, melainkan harus menjadi landasan bagi pelaksanaan kolaborasi yang konkret, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Penandatanganan kerja sama ini merupakan langkah penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Polda Maluku dan Kanwil Kementerian Hukum. Kami ingin memastikan bahwa kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan melalui langkah konkret sesuai tugas dan kewenangan masing-masing institusi. Tujuannya adalah mendukung pelaksanaan tugas hukum yang lebih efektif serta memberikan pelayanan dan kepastian hukum yang semakin baik bagi masyarakat,” ungkap Kapolda.
Menurutnya, kolaborasi antarlembaga merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan koordinasi yang baik, setiap institusi dapat menjalankan kewenangannya secara optimal sekaligus memperkuat kontribusi bersama dalam mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas.
Penguatan sinergi tersebut juga memiliki arti penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Pelayanan hukum yang efektif, koordinasi yang terarah, serta pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi bagian penting dalam menghadirkan perlindungan dan kepastian hukum.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Maluku untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Polda Maluku untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pelayanan hukum kepada masyarakat. Sinergi antarlembaga menjadi penting agar pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi dapat berjalan lebih terkoordinasi, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mewujudkan perlindungan serta kepastian hukum di wilayah Maluku,” jelas Rositah.
Ia menambahkan, keberhasilan suatu kerja sama kelembagaan tidak hanya diukur dari terlaksananya penandatanganan perjanjian, tetapi juga dari konsistensi pelaksanaan dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, koordinasi dan komunikasi antarlembaga perlu terus dipelihara agar tujuan kerja sama dapat diwujudkan secara berkelanjutan.
Melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, Polda Maluku dan Kanwil Kemenkum Maluku diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan hukum yang lebih efektif, perlindungan masyarakat, dan kepastian hukum.
Kolaborasi tersebut menjadi wujud komitmen bersama bahwa penguatan pelayanan hukum membutuhkan kerja sama lintas institusi yang solid, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat demi terciptanya kehidupan masyarakat Maluku yang aman, tertib, dan berlandaskan kepastian hukum.
