Aksi Demo Puluhan Mahasiswa HMPM Dan FSBM Manipa Minta Jalan Lingkar Diperhatikan.
Ambon.Beritalaser.Com.
Puluhan Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Pulau Manipa dan Forum Silahturahmi Basudara Manipa (HMPM-FSBM) Maluku mengelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (13/01/2025).
Mereka minta akses transportasi dan jalan lingkar di Kecamatan Kepualaun Manipa harus diperhatikan oleh DPRD maupun Pemerintah Provinsi Maluku.
Pulau Manipa sebut mereka, adalah merupakan salah satu daerah kepulauan yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat, yang keberadaannya hanya dapat di jangkau dengan menggunakan alat transportasi laut.
Akan tetapi alat transportasi laut yang tidak memadai mengharuskan masyarakat yang akan bepergian ke Ambon dan Namlea harus menggunakan speedboat milik usaha pribadi, yang tidak hanya berfungsi untuk mengangkut orang tetapi juga barang.
Itu sangat beresiko terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat, ujar mereka, Namun apa daya masyarakat harus menggunakan speedboat sebagai transportasi laut yang hanya ada di Kecamatan Kepulauan Manipa.
Menurut mereka, besarnya resiko yang harus dihadapi masyarakat Manipa ketika bepergian menggunakan speed boat. Dicontohkan, seperti kejadian Spead “Dua Nona”. Bahkan kejadian serupa pernah terjadi 15 tahun lalu yang menewaskan Camat, ke dua di Manipa besarta beberapa orang lainnya.
Kejadian ini harus mendapat perhatian serius dewan maupun Pemerintah, teriak Hasan Pellu salah satu pimpinan Forum Silaturahmi Basudara Manipa.
Sekitar pukul 11-00 Wit massa pendemo
yang dipimpin Korlap 1, Wandiri Makassar, korlap 2, Rama Keliangan Jenderal lapangan Hasan Pellu, ditemui langsung anggota DPRD Maluku La Nyong dan Welem Kurnala.
Mereka minta untuk dilakukan pertemuan di ruang Komisi I DPRD.
Pertemuan dihadiri Wakil Ketua I DPRD Fauzan Rahawarin, Anggota Komisi III Jhon Leipeny dan Anggota Komisi II Ismail Marasabessy.
Dikesempatan yang sama, Wakil Ketua FSBM Usman Warang, minta agar DPRD Maluku terutama dapil Kabupaten Seram Bagian Barat bisa melihat persoalan yang terjadi di Manipa saat ini, terutama untuk ketersediaan tranportasi laut yang layak di daerah itu.
Menurut Usman, Manipa juga perlu diperhatikan karena bagian dari Provinsi dan Maluku.
Sejak kejadian kecelakaan Speed Boat di Manipa sampai saat ini langkah apa yang sudah dilakukan DPRD, terutama dapil SBB. Kami juga bagian dari masyarakat Maluku dan SBB. Jangan di anak tirikan, tandasnya
Pengurus FSBM lainnya Syarhil Salamena juga menegaskan bahwa saatnya status jalan lingkar Manipa dari Kabupaten harus dinaikkan ke Provinsi. Ini pelru karena sudah puluhan tahun jalan digusur tetapi tidak diaspal. Ini yang mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat.
Kami minta naikan status jalan Manipa dari Kabupaten ke Provinsi.
Kalau hanya tetap di Kabupaten. Maka jalan ini selamanya tidak mendapat perhatian untuk diaspal. Kendala jalan juga berdampak pada arus penumpang yang kurang, ketika ada jadwal kapal fery tujuan Manipa Ambon maupun Namlea,tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut Jhon Leipeny yang membidangi infrastruktur mengapresiasi aksi demonstrasi yang dilakukan Forum Silaturahmi Basudara Manipa dan HMPM terkait pembangunan jalan dan transportasi laut di Manipa.
Menurut Leipeny, tuntutan yang disampaikan akan menjadi perhatian DPRD, untuk selanjutnya diperjuangkan dan dibicarakan dengan pemerintah daerah.
Tuntutan yang disampaikan sangat penting sekali agar menjadi catatan dan pegangan DPRD, untuk nanti dibicarakan dengan Pemda Provinsi maupun saat penyampaian aspirasi di Kementerian bahwa ada permintaan masyarakat Manipa.
Ada tiga isi tuntutan yang disampaikan para pendemo.
1.Pertama mendesak Pemerintah dan DPRD Maluku memperhatikan akses transportasi laut ke Kecamatan Kepulauan Manipa, pengadaan dermaga fery dan optimalisasi pelabuhan laut Manipa yang kelihatan terbengkalai.
2.Mendesak dan meminta untuk jalan lingkar Kecamatan Kepulauan Manipa dapat dinaikan status dari Kabupaten menjadi status jalan Provinsi atau Nasional. Hal demikian karena selama ini, jalan lingkar Kecamatan Manipa tidak pernah terealisasi dengan baik.
3.Meminta Pemerintah Provinsi Maluku memberikan perhatian serius kepada keluarga korban tenggelamnya speedbot di laut Kecamatan Manipa pada 9 Januari 2025 lalu.
(H.R)
