Komisi IV Rapat Dengar Pendapat Dengan Dinas Pendidikan Dan BKD Terkait Jumlah Guru Honorer Sekolah-Sekolah Swasta Dan Sekolah Negeri
Ambon.Beritalaser.com. Rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Provinsi Maluku dengan Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Terkait persoalan tenaga guru honorer yang ada pada sekolah-sekolah swasta maupun sekolah Negeri yang belum terakomodir dalam database. .
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Saodah Tethool yang ditemui wartawan di lobby Balai Rakyat Karang Panjang Ambon Jumat (8/8/2025) usai rapat menjelaskan bahwa,
Setelah dikroscek kemarin BKD sempat melaporkan bahwa sisanya itu hanya 848 yang belum terakomodir untuk masuk dalam database maupun kategori-kategori R3, R4 dan sebagainya.
Sedangkan Hari ini disampaikan berbeda oleh Kepala Dinas Pendidikan bahwa, guru-guru yang belum terakomodir itu ada 1.163 orang. Berarti ada kesalahan data dari BKD dan dari Dinas Pendidikan, ujar Tethool.
Menurutnya, yang disampaikan oleh kepala BKD, 848 itu adalah seluruh honorer tapi ternyata setelah disampaikan tadi oleh Kepala Dinas Pendidikan total guru honorer itu ada 1.163 dan itu yang belum masuk di dalam P3K atau belum masuk dalam kategori R3 atau R4.
Dikatakan Tethool, komisi IV bersepakat akan memperjuangkan masalah ini karena honorer bukan saja ada di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan saja, namun ada banyak OPD juga yang masih punya honorer yang dalam kategori R3 dan R4.
komisi IV sebut Tethool pada akhir Agustus ini, akan Kemenpan RB dan ke komisi X DPR RI dan kemudian Kementerian Pendidikan maupun di Kementerian Kesehatan untuk dapat memperjuangkan kuota kita ini, tegasnya.
Menurut Tethool, kuota yang selalu dialokasikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan.
kita minta buka kuota itu yang sesuai dengan kebutuhan karena ada beberapa kuota yang belum terisi sekarang dan itu bukan kebutuhan kita, makanya kita minta dari dinas BKD maupun ortalla untuk menyusun Anjab ABK kita itu sesuai dengan kebutuhan setiap OPD sehingga saat kita perjuangkan itu sekali jalan, jangan kita perjuangkan seandainya Dinas Pendidikan padahal dinas kesehatan tercecer, kita memperjuangkan dinas Kesehatan dan Pendidikan padahal OPD lain masih tercecer dan
Sesuai kebutuhan kita itu adalah tenaga Dokter.
Ditanya soal sekolah Rakyat, kemarin waktu rapat bersama ada beberapa kabupaten yang sudah memenuhi syarat, soal lahannya yaitu mulai dari 6 sampai 7,6 hektar. Itu yang masih menjadi persoalan tapi dari Provinsi sudah mulai jalan dan mereka memakai lokasi di Inakaka, terang Tethool
(H.R)
