Bahas Program Strategis Hadapi Dampak Perubahan Iklim Bappenas bersama DPRD Maluku Bahas Pembangunan Rendah Karbon
filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; hdrForward: 0; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 8;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;HdrStatus: auto;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 33;
Ambon.Beritalaser.com.
Komisi II DPRD Provinsi Maluku bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar audiensi bertajuk “Memperkuat Kolaborasi Multi Pihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim” yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluk, Senin (15/9/2025).
Pembahasan difokuskan pada penyusunan rencana strategis untuk menghadapi dampak nyata perubahan iklim yang semakin terasa, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Nizhar Marizi, kepada wartawan menjelaskan bahwa program ini berorientasi pada rencana jangka panjang untuk membantu daerah beradaptasi terhadap perubahan iklim.
Menurutnya, Program ini di rancang agar pemerintah daerah siap menghadapi dinamika iklim yang tidak bisa dihindari.
Untuk Maluku ujar Nishar, penyusunan rencana sudah selesai dan saat ini sedang dalam proses sinkronisasi di Biro Hukum Pemerintah Daerah.
Nishar kemudian mencontohkan soal sektor pertanian sebagai salah satu fokus penting.
Perubahan pola curah hujan, mengharuskan petani menyesuaikan pola tanam agar tidak mengalami gagal panen.
Ditambahkan, Kapasitas petani juga harus ditingkatkan agar mereka dapat memahami pola iklim terbaru, sehingga panen tetap berhasil meski hujan deras.
Selain pertanian lanjut Nishar, rencana adaptasi perubahan iklim juga menyasar pada sektor perikanan, energi, tata ruang, hingga pengelolaan tambang, agar semua sektor sejalan dengan prinsip pembangunan rendah karbon.
Sementara Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Aziz Sangkala, menegaskan komitmen DPRD untuk mendukung program ini.
Masalah lingkungan menjadi perhatian semua pihak.
Curah hujan tinggi, gelombang laut pasang, dan dampak perubahan iklim lainnya harus kita antisipasi bersama.
DPRD sebut Sangkala, siap mengawal kebijakan pembangunan rendah karbon agar tetap ramah lingkungan dan berorientasi pada keberlanjuta.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk menciptakan Maluku yang berketahanan iklim sekaligus mendukung target nasional pengurangan emisi karbon.
(H.R)
