Teguhkan Komitmen Capai NZE, Maluku Terapkan Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim
Ambon.Beritalaser.com.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama
Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO)
yang didukung oleh Oxford Policy Management (OPM) dan International NGO Forum
on Indonesian Development (INFID) menggelar forum strategis yang mewadahi para
pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen bersama menuju transformasi
rendah karbon di wilayah Kepulauan Maluku.
“Dialog kebijakan ini menjadi momentum
penting untuk mempercepat implementasi PRKBI. Maluku memiliki posisi strategis
sebagai Provinsi kepulauan dengan potensi besar dalam energi baru terbarukan dan
sumber daya kelautan. Melalui kolaborasi multipihak ini, kami optimis bahwa Maluku
dapat menjadi model implementasi PRKBI yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian
PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo dalam Dialog Kebijakan bertajuk
“Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon
Berketahanan Iklim (PRKBI)” yang digelar di Santika Hotel Ambon, Selasa (16/9/2025)
Menurut Leonardo, Maluku dikenal sebagai lumbung ikan nasional dengan subsektor perikanan yang
menyumbang 58 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi. Sekitar
87 persen penduduk Maluku bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan
perikanan, dengan wilayah Maluku Tengah dan Seram sebagai pusat produksi
unggulan.
Sebagai bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan RI 714, Provinsi ini
kaya akan sumber daya strategis bernilai ekonomi tinggi yang juga berpotensi
menciptakan banyak lapangan kerja.
Provinsi ini berkontribusi tinggi dalam
penyerapan karbon dengan luas tutupan hutan seluas 3.077.900 hektare dan
kekayaan ekosistem karbon biru (blue carbon) seluas 1.210.192 hektare yang
mencakup ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang.
Kegiatan yang berlangsung pada 15-16 September 2025 ini juga menjadi forum
audiensi dengan DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang membahas
peran strategis lembaga legislatif daerah dalam mendukung transformasi rendah
karbon, yang sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan
Provincial Context Assessment for LCDI, implementasi Pembangunan Rendah
Karbon (PRK) di Maluku masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kerangka
kebijakan yang terbatas hingga partisipasi pemangku kepentingan yang belum
optimal. Namun, hal ini juga membuka peluang besar untuk memperkuat fondasi, tata
kelola, dan kapasitas, sehingga PRK dapat lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dialog ini diharapkan dapat menjalin sinergi multipihak, terutama pelaku usaha,
masyarakat sipil, khususnya organisasi perempuan dan masyarakat adat, serta tokoh
agama dalam mendorong percepatan PRKBI di Maluku.
“Integrasi agenda PRKBI
dalam perencanaan daerah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan strategi
pembangunan jangka panjang. Maluku dengan target pengurangan emisi 60,93%
pada 2030 dapat menjadi model bagi Provinsi lain dalam mencapai target Net Zero
Emissions 2060 yang sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup
Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi.
Ambon,
(H.R)
