Bodewin Serahkan KUA-PPAS 2027 ke DPRD, Target Ekonomi Ambon Tumbuh 5,7 Persen

AMBON, BeritaLaser. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, secara resmi menyerahkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kota Ambon.
Penyerahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Ruang Paripurna DPRD Kota Ambon, Rabu (29/7/2026).
Dokumen KUA-PPAS diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela. Selain itu, Pemkot Ambon turut menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kumulatif Terbuka untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Ambon Tahun 2026.
Dalam penyampaiannya, Bodewin menjelaskan bahwa KUA dan PPAS menjadi pijakan penting dalam merancang APBD 2027. Dokumen tersebut memuat arah kebijakan pembangunan, estimasi pendapatan dan belanja daerah, pembiayaan, serta asumsi makro ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan.
Ia menyebutkan, seluruh program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah harus disusun berdasarkan kemampuan keuangan serta kondisi ekonomi daerah.
“Penyusunan KUA dan PPAS memuat program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah, disertai proyeksi pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, serta asumsi-asumsi makro yang menjadi dasar penyusunannya,” jelasnya.
Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,7 Persen
Dalam rancangan kebijakan anggaran 2027, Pemkot Ambon memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen. Sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui penguatan konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, percepatan realisasi belanja pemerintah, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Bodewin mengatakan, optimisme tersebut tidak terlepas dari perkembangan sejumlah indikator ekonomi Kota Ambon sepanjang 2025.
Tercatat, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,23 persen, angka kemiskinan berada pada level 4,34 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 11,37 persen.
Kendati demikian, pemerintah tetap mewaspadai berbagai tantangan ekonomi yang dapat berdampak terhadap kemampuan belanja masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan fiskal diarahkan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, memperluas peluang investasi, dan membuka lapangan pekerjaan.
Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp1,13 Triliun
Dari sisi penerimaan, rancangan KUA-PPAS APBD 2027 memproyeksikan pendapatan daerah Kota Ambon sebesar Rp1.134.497.597.477.
Bodewin mengakui, proyeksi tersebut masih bersifat sementara lantaran pemerintah pusat belum menetapkan alokasi dana transfer ke daerah untuk tahun anggaran 2027.
“Angka ini masih menggunakan asumsi berdasarkan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah karena besaran transfer dari pemerintah pusat belum ditetapkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp247.556.496.748.
Menurutnya, peningkatan PAD merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat.
“Kalau kita ingin memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat, maka satu-satunya jalan adalah meningkatkan PAD. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah harus terus kita dorong agar ke depan bisa mencapai lebih dari 30 persen,” tegas Bodewin.
Belanja Daerah Dialokasikan Rp1,07 Triliun
Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan, Pemkot Ambon merencanakan belanja daerah sebesar Rp1.078.793.997.477.
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, meliputi belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.
Selain target pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menetapkan sejumlah sasaran makro pada 2027. Di antaranya, menjaga tingkat kemiskinan pada kisaran 4,90 persen, mengendalikan inflasi antara 1,5 hingga 3,5 persen, serta menurunkan angka pengangguran melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja.
Menutup penyampaiannya, Bodewin berharap pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 bersama DPRD dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan anggaran yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
Ia juga meminta agar usulan Ranperda Kumulatif Terbuka dalam Propemperda Kota Ambon Tahun 2026 dapat dikaji secara menyeluruh, sehingga nantinya mampu mendukung penguatan tata kelola pemerintahan serta peningkatan mutu pelayanan publik di Kota Ambon.
