Audit Itwasum Polri Sasar 11 Polres di Maluku, Polda Perkuat Akuntabilitas dan Tata Kelola
AMBON BeritaLaser. Kepolisian Daerah (Polda) Maluku terus memperkuat sistem pengawasan internal guna memastikan pelaksanaan tugas kepolisian berjalan efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah tersebut diwujudkan melalui Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 yang menyasar 11 Polres/Ta jajaran Polda Maluku.
Audit dilaksanakan dalam dua tahap, yakni pada Sabtu (8/8/2026) dan Senin (10/8/2026). Pemeriksaan mencakup sejumlah sektor penting yang menjadi penopang pelaksanaan tugas kepolisian, meliputi anggaran dan keuangan, logistik, sumber daya manusia (SDM), serta bidang operasional.
Kegiatan ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan pengendalian internal Polri untuk memastikan setiap sumber daya negara yang dikelola satuan kewilayahan digunakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pada pelaksanaan Sabtu (8/8/2026), Tim Audit Itwasum Polri melakukan pemeriksaan terhadap enam satuan kewilayahan, masing-masing Polres Kepulauan Tanimbar (KKT), Polres Maluku Barat Daya (MBD), Polres Maluku Tenggara (Malra), Polres Tual, Polres Kepulauan Aru, dan Polres Buru Selatan.
Sementara pada Senin (10/8/2026), pemeriksaan dilanjutkan terhadap lima satuan kewilayahan, yakni Polresta Ambon, Polres Maluku Tengah, Polres Buru, Polres Seram Bagian Timur (SBT), dan Polres Seram Bagian Barat (SBB).
Untuk lima satuan kewilayahan tersebut, pelaksanaan audit dipusatkan di Aula Polresta Ambon. Kegiatan melibatkan Tim Itwasum Polri bersama personel Itwasda Polda Maluku dan mendapat pengawasan langsung dari Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta bersama para Pemeriksa Itwasda.
Sejumlah pejabat utama kewilayahan turut hadir, di antaranya Kapolresta Ambon Kombes Pol Andrias Susanto Nugroho, Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang, Kapolres SBT AKBP Alhajat, Kapolres Maluku Tengah AKBP Widy Irazwan, serta Kapolres SBB AKBP Andi Zulkifli.
Audit tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi. Pemeriksaan juga diarahkan untuk melihat sejauh mana pengelolaan anggaran, logistik, SDM, dan kegiatan operasional benar-benar mendukung pencapaian tugas kepolisian di masing-masing wilayah.
Kabidhumas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa audit kinerja merupakan bagian penting dari sistem pengawasan internal untuk memastikan organisasi berjalan sesuai aturan dan prinsip tata kelola yang baik.
“Audit kinerja ini bukan semata-mata pemeriksaan administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas, penggunaan anggaran, pengelolaan logistik, pembinaan SDM maupun pelaksanaan operasional benar-benar berjalan sesuai aturan, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Rositah.
Menurut Rositah, pemeriksaan terhadap 11 Polres/Ta menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengawasan yang menyeluruh. Hal ini penting mengingat karakteristik wilayah Maluku yang memiliki kondisi geografis serta tantangan pelayanan masyarakat yang beragam.
“Dengan dilakukannya audit secara menyeluruh terhadap satuan kewilayahan, kita dapat melihat sejauh mana sistem pengendalian internal berjalan, apa yang masih perlu diperbaiki, dan bagaimana setiap satuan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugasnya,” ujarnya.
Ia menekankan, pengawasan internal tidak boleh berhenti pada proses pemeriksaan. Lebih dari itu, audit harus mampu mendorong perbaikan dan pembenahan organisasi secara berkelanjutan.
Setiap satuan kerja diharapkan dapat menjadikan hasil audit sebagai bahan untuk mengidentifikasi kekurangan, memperbaiki tata kelola, sekaligus memastikan seluruh sumber daya organisasi digunakan secara optimal untuk mendukung tugas kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.
“Prinsipnya adalah bagaimana setiap anggaran, personel, sarana prasarana dan kegiatan operasional memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas kepolisian. Karena itu, pengawasan dan evaluasi harus menjadi bagian dari budaya kerja, bukan hanya dilakukan ketika ada pemeriksaan,” tegas Rositah.
Ia menambahkan, hasil audit juga menjadi instrumen evaluasi untuk memastikan program dan kegiatan di setiap satuan kewilayahan berjalan tepat sasaran serta meminimalkan potensi pemborosan sumber daya.
“Setiap hasil audit akan menjadi bahan evaluasi bagi satuan kerja untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan. Polda Maluku berkomitmen memastikan rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara optimal,” katanya.
Rositah menyebut penguatan akuntabilitas internal memiliki hubungan erat dengan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, tata kelola yang tertib dalam pengelolaan anggaran, personel, logistik, maupun operasional akan memperkuat kemampuan Polri dalam memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat.
“Akuntabilitas bukan hanya tentang bagaimana anggaran digunakan, tetapi juga bagaimana seluruh sumber daya organisasi dapat dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan kinerja yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Rangkaian Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 terhadap 11 Polres/Ta jajaran Polda Maluku diharapkan menjadi momentum untuk semakin memperkuat sistem pengendalian organisasi, mulai dari tingkat Polda hingga satuan kewilayahan.
Melalui pengawasan pada aspek anggaran, keuangan, logistik, SDM, dan operasional, setiap satuan kerja didorong untuk memiliki tata kelola yang semakin tertib sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Polda Maluku dalam membangun institusi yang profesional, modern, transparan, dan akuntabel.
Dengan pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh, Polda Maluku menegaskan bahwa peningkatan profesionalitas anggota Polri harus berjalan seiring dengan penguatan akuntabilitas organisasi.
Seluruh proses tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memastikan setiap sumber daya negara yang dikelola Polri benar-benar memberikan manfaat maksimal dalam mendukung tugas pokok kepolisian serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional dan dipercaya masyarakat.
