Ronald Lekransy Paparkan SIKENDALI AMBON, Strategi Baru Jaga Stabilitas HargaPemkot Ambon Perkuat Kendali Inflasi, Data
AMBON, BeritaLaser. Pemerintah Kota Ambon memperkuat upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui pendekatan pengendalian inflasi yang lebih antisipatif. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penerapan SIKENDALI AMBON, sebuah konsep pengelolaan informasi berbasis data untuk mengenali potensi gangguan pasokan dan tekanan harga sejak dini.
Gagasan tersebut diperkenalkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransy, dalam kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bersama Stakeholders dan Implementasi SIKENDALI AMBON yang berlangsung di lantai lima Manise Hotel, Jumat (30/10/2026).
SIKENDALI AMBON merupakan akronim dari Sinergitas Kendali Inflasi dan Neraca Logistik Ambon. Konsep ini dirancang untuk memperkuat koordinasi lintas sektor melalui integrasi berbagai informasi yang berkaitan dengan pergerakan harga dan ketersediaan barang di Kota Ambon.
Lekransy menjelaskan, pengendalian inflasi di Ambon membutuhkan pendekatan khusus karena karakteristik geografis wilayah kepulauan membuat pemenuhan kebutuhan masyarakat masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Dalam kondisi tersebut, gejolak harga tidak hanya dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di pasar. Faktor lain, seperti gangguan pelayaran, cuaca ekstrem, hambatan distribusi dan keterbatasan persediaan barang, juga berpotensi menimbulkan kenaikan harga.
Atas dasar itu, SIKENDALI AMBON disiapkan untuk membantu pemerintah memahami kondisi rantai pasok secara lebih menyeluruh, sehingga potensi persoalan dapat diketahui sebelum berkembang menjadi tekanan inflasi.
“SIKENDALI AMBON merupakan konsep TPID Kota Ambon untuk mengubah pola pengendalian dari sekadar melihat perubahan harga menjadi membaca risiko di sepanjang rantai pasok,” ujar Lekransy.
Melalui sistem tersebut, informasi mengenai harga, stok barang, produksi, kebutuhan masyarakat, pasokan, distribusi, aktivitas pelayaran hingga kondisi cuaca akan dihimpun dan dianalisis secara terintegrasi.
Proses kerja SIKENDALI AMBON mencakup pengumpulan serta verifikasi data, analisis kondisi, prediksi risiko, penyampaian peringatan dini, penyusunan rekomendasi dan pelaksanaan intervensi sesuai kebutuhan.
Untuk mendukung mekanisme tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan kolaborasi dengan berbagai instansi dan pemangku kepentingan. BPS, Bank Indonesia, Pelindo, BMKG, organisasi perangkat daerah (OPD) serta distributor menjadi bagian penting dalam penyediaan informasi yang dibutuhkan.
Partisipasi distributor juga menjadi perhatian dalam pengembangan sistem ini. Data yang diperlukan bukanlah informasi rahasia perusahaan, melainkan keterangan relevan mengenai ketersediaan stok, pasokan, harga dan distribusi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung kebijakan pengendalian inflasi.
Pertemuan tersebut turut melibatkan unsur TPID, Bank Indonesia, BPS, BMKG, Krimsus, Pelindo dan perangkat daerah teknis. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat pertukaran informasi sekaligus meningkatkan ketepatan pemerintah dalam merespons potensi gangguan pasokan.
Lekransy menambahkan, penerapan SIKENDALI AMBON akan dikembangkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan teknologi, keamanan informasi, validitas data serta kemampuan sumber daya manusia yang mengelolanya.
Dengan pendekatan ini, Pemkot Ambon menargetkan pengendalian inflasi tidak lagi hanya berfokus pada penanganan ketika harga kebutuhan pokok sudah meningkat. Sebaliknya, pemerintah diharapkan mampu mengidentifikasi potensi masalah lebih awal dan menyiapkan langkah antisipasi sebelum dampaknya dirasakan masyarakat.
Melalui integrasi data dan sinergi lintas sektor, SIKENDALI AMBON diharapkan menjadi instrumen pendukung kebijakan yang lebih responsif dalam menjaga ketersediaan barang, kelancaran distribusi dan stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Ambon.
