Kerugian Negara Rp935,9 Juta, Berkas Korupsi Dana Desa Tengah-Tengah Resmi P-21

AMBON, BeritaLaser. Polda Maluku terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas tindak pidana korupsi melalui penanganan perkara yang mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini terlihat dari tuntasnya penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, untuk Tahun Anggaran 2018 dan 2019.

Penyelesaian penyidikan tersebut menjadi bagian dari implementasi 100 Hari Program Kerja Kapolri, khususnya dalam memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Kepastian penyelesaian penyidikan ditandai dengan diterbitkannya status lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 9 November 2026. Sebelumnya, penyidik Polda Maluku telah menyerahkan kembali berkas perkara pada 26 Oktober 2026 setelah melengkapi sejumlah petunjuk dari pihak kejaksaan.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan pengelolaan ADD dan DD yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp935.978.124,40 atau sekitar Rp935,9 juta**.

Perkara ini ditangani oleh Penyidik Unit II Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Maluku dengan menetapkan empat orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial AM, IL, SWU, dan FR.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., menyampaikan bahwa keberhasilan penyidik melengkapi berkas hingga memperoleh status P-21 merupakan bentuk keseriusan institusinya dalam mengawal penegakan hukum, terutama terhadap penyalahgunaan anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.

Menurut Rositah, penanganan perkara tersebut menjadi bukti bahwa Polda Maluku tidak hanya berfokus pada pengungkapan tindak pidana, tetapi juga berupaya melindungi keuangan negara dari berbagai bentuk penyimpangan.

Ia menegaskan, ADD dan DD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan desa, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penggunaannya harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Setiap dugaan penyimpangan terhadap anggaran negara, termasuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, harus ditangani secara serius, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Rositah.

Di sisi lain, Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Maluku, AKBP Handy Senonugroho, S.H., S.I.K., M.I.K., menjelaskan bahwa penyidik telah melalui serangkaian tahapan penyidikan, termasuk melengkapi seluruh kekurangan berkas berdasarkan petunjuk JPU.

Setelah berkas perkara kembali dikirimkan pada 26 Oktober 2026, pihak kejaksaan akhirnya menyatakan berkas tersebut lengkap atau P-21 pada 9 November 2026.

Handy mengungkapkan, dugaan tindak pidana korupsi tersebut berkaitan dengan pengelolaan ADD dan DD Negeri Tengah-Tengah selama dua tahun anggaran, yakni 2018 dan 2019. Berdasarkan hasil penghitungan, total kerugian keuangan negara mencapai Rp935.978.124,40.

Dengan terpenuhinya kelengkapan berkas perkara, proses hukum selanjutnya akan memasuki Tahap II, yakni penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada JPU.

Namun, pelaksanaan Tahap II masih menunggu koordinasi antara penyidik Polda Maluku dengan Jaksa Penuntut Umum P-16 pada Kejaksaan Tinggi Maluku guna memastikan kesiapan serta jadwal penyerahan tersangka dan barang bukti.

Handy memastikan penyidik akan terus menjalin koordinasi dengan pihak kejaksaan agar seluruh proses berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Rositah kembali menegaskan bahwa Polda Maluku akan terus meningkatkan upaya pemberantasan korupsi, baik melalui langkah pencegahan maupun penindakan. Seluruh proses penanganan perkara akan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta kesetaraan di hadapan hukum.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi penggunaan anggaran negara, termasuk dana pembangunan desa, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan.

“Polda Maluku berkomitmen mendukung penguatan penegakan hukum sebagaimana menjadi salah satu fokus program kerja Kapolri. Penanganan setiap perkara korupsi dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan, tanpa tebang pilih,” ujarnya.

Polda Maluku turut mengingatkan bahwa proses hukum terhadap keempat tersangka tetap mengacu pada asas praduga tak bersalah. Status tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan yang selanjutnya akan diuji melalui mekanisme peradilan.

Dengan dinyatakannya berkas perkara dugaan korupsi ADD dan DD Negeri Tengah-Tengah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 berstatus P-21, Polda Maluku menegaskan keseriusannya dalam mengawal pemberantasan korupsi sekaligus memastikan pengelolaan anggaran pembangunan desa dapat berjalan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.