KEJATI MALUKU RAIH PIN EMAS DARI KEMENTERIAN ATR/BPN RI TAHUN 2026 ATAS KEBERHASILAN MELAMPAUI TARGET PENANGANAN TINDAK PIDANA PERTANAHAN

JAKARTA, BeritaLaser. Kejaksaan Tinggi Maluku berhasil meraih penghargaan Pin Emas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia Tahun 2026, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan dalam menyelesaikan target operasi serta memenuhi kualifikasi penerimaan penghargaan.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel The Grand Platinum Jakarta, pada Kamis (12/11/2026). Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Maluku, I Wayan Suardi, S.H., M.H., yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., menerima sekaligus menjalani prosesi pemasangan Pin Emas yang dilakukan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN RI, Nusron Wahid, S.S., M.Si.

Penganugerahan tersebut diberikan secara bersama-sama kepada Asisten Tindak Pidana Umum dari 25 Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi lainnya serta jajaran Kepolisian yang dinilai berhasil memenuhi kriteria dan target dalam upaya pencegahan serta penyelesaian tindak pidana pertanahan.

Keberhasilan Kejaksaan Tinggi Maluku dalam penanganan perkara tindak pidana pertanahan mendapat perhatian dan apresiasi dari Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian ATR/BPN RI. Pasalnya, dari target operasi yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) kasus pertanahan, Kejaksaan Tinggi Maluku berhasil menyelesaikan penanganan sebanyak 2 (dua) perkara, sehingga melampaui target yang telah ditentukan dan memenuhi kualifikasi untuk memperoleh penghargaan tersebut.

Untuk diketahui, sepanjang tahun 2026, Kejaksaan Tinggi Maluku telah menangani 2 (dua) perkara tindak pidana pertanahan yang disangkakan melanggar Pasal 167 ayat (1) juncto Pasal 55 KUHP, dengan tersangka masing-masing berinisial JWH dan EVH. Kedua perkara tersebut saat ini telah dinyatakan lengkap atau P-21 dan selanjutnya akan segera dilimpahkan ke tahap penuntutan untuk disidangkan di pengadilan.

Capaian ini menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata Kejaksaan Tinggi Maluku dalam mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas praktik mafia tanah serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat di bidang pertanahan.

Dalam keterangannya, Aspidum I Wayan Suardi menyampaikan bahwa penghargaan Pin Emas tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku serta dukungan dan sinergi dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku dalam penanganan perkara tindak pidana pertanahan.

“Penghargaan ini bukan semata-mata keberhasilan individu ataupun institusi, tetapi merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh pihak terkait dalam mendukung pemberantasan mafia tanah,” ungkapnya.

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi sekaligus penyemangat bagi seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku untuk terus meningkatkan kualitas penanganan perkara, khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan pertanahan.

Ia juga menegaskan bahwa setiap perkara harus ditangani secara profesional, cermat, dan berintegritas dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Penanganan perkara pertanahan memerlukan kehati-hatian. Setiap proses harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang cukup sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aspidum menjelaskan bahwa upaya pemberantasan mafia tanah tidak dapat dilakukan hanya oleh satu institusi, melainkan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral antara Kejaksaan, Kepolisian, BPN, serta instansi terkait lainnya agar penanganan perkara dapat berjalan secara efektif.

Sinergi lintas sektoral tersebut perlu terus diperkuat guna memastikan setiap proses penegakan hukum di bidang pertanahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga menilai bahwa praktik mafia tanah tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya menyangkut keamanan, kepastian, dan perlindungan hak kepemilikan tanah.

Oleh karena itu, penegakan hukum di bidang pertanahan harus senantiasa berorientasi pada perlindungan masyarakat, terutama bagi pihak-pihak yang hak atas tanahnya berpotensi dirugikan.

“Tujuan penegakan hukum bukan hanya memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas hak tanahnya,” imbuhnya.

Bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., Aspidum berharap penghargaan Pin Emas tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan kewenangan penegakan hukum.

“Penghargaan ini menjadi amanah sekaligus tanggung jawab bagi kami untuk terus bekerja secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Dengan diraihnya penghargaan Pin Emas dari Kementerian ATR/BPN RI Tahun 2026 ini, Kejaksaan Tinggi Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan mafia tanah, sekaligus mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.