Soal Kasus SK Tidak Sah, Hendrik Toisutta Tegaskan Penetapan Tersangka Kewenangan Penyidik, Minta Publik Junjung Asas Praduga Tak Bersalah

0

AMBON, BeritaLaser. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ambon, Hendrik Toisutta, menegaskan bahwa penentuan status tersangka terhadap seseorang merupakan kewenangan aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian. Karena itu, seluruh pihak diminta tidak mendahului proses hukum dengan memberikan penilaian atau kesimpulan terhadap pihak-pihak yang sedang menjalani proses pemeriksaan.

Penegasan tersebut disampaikan Hendrik kepada wartawan usai menghadiri kegiatan Kick Off Program Basudara yang dirangkaikan dengan Dialog Lintas Iman untuk Merawat Perdamaian di Manise Hotel, Selasa (17/11/2026).

Menanggapi dinamika informasi dan rilis kepolisian terkait perkembangan penanganan dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) tidak sah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon, Hendrik mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Menurutnya, masyarakat tidak boleh terburu-buru menyimpulkan seseorang bersalah sebelum seluruh tahapan proses hukum dan pengembangan penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian.

“Kita tidak boleh menvonis bahwa ini salah, dia itu salah. Belum ada pengembangan. Nanti ketika pengembangan itu baru kita bisa tahu siapa yang bersalah, dan itu nanti menjadi kewenangan penyidik, bukan kewenangan kita,” ujar Hendrik.

Ia menjelaskan, proses hukum yang sedang berlangsung masih terus berjalan dan membutuhkan waktu untuk mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang diduga terlibat. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Ambon telah mengambil langkah hukum terkait dugaan penerbitan SK tidak sah yang diduga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara maupun daerah.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menindaklanjuti persoalan tersebut, Pemkot Ambon melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah telah menyampaikan surat laporan pengaduan tertanggal 10 November 2026 kepada Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Ambon untuk mendorong penanganan persoalan tersebut melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pemerintah berharap proses penanganan dapat berjalan secara objektif, transparan, dan profesional sehingga fakta hukum serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat terungkap secara jelas.

Hendrik kembali mengingatkan agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak membangun opini yang dapat mendahului kewenangan penyidik. Dengan demikian, asas praduga tak bersalah tetap terjaga hingga adanya kepastian hukum berdasarkan hasil proses penegakan hukum. (BL Evi) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *