Irawadi Tegaskan Komitmen DPRD Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Pastikan Kebutuhan Dasar Terpenuhi

Ambon.Beritalaser.com.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi, menegaskan pihaknya berkomitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam agenda reses di Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Tengah, khususnya di Kecamatan Banda dan Amahai, pada 5–7 September 2025 lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan Irawadi kepada Wartawan di kantor DPRD Provinsi Maluku Karang Panjang Ambon, Senin (15/9/2025)

Menurutnya, reses tersebut merupakan bagian penting dari fungsi representasi DPRD untuk menyerap langsung kebutuhan masyarakat di daerah.
Intinya, semua aspirasi ini akan kita perjuangkan bersama. DPRD hadir untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

Di Kecamatan Banda sebut Irawadi, kunjungan dilakukan di Desa Slamor (Pulau Pisang/Pulau Shahrir), Desa Nusantara, dan Desa Kampung Baru.
Di Desa Slamor, masyarakat masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.
Meskipun masalah listrik sudah teratasi setelah PLN membangun PLTD enam bulan terakhir, kebutuhan air bersih masih mendesak.

Dikatakan Irawadi, keterbatasan jumlah siswa juga yang membuat penyelenggaraan pendidikan dasar harus ditempuh ke Pulau Naira atau Banda Besar.

Sedangkan Di Desa Nusantara, aspirasi masyarakat difokuskan pada persoalan air bersih dan jalan lingkar Gunung Api yang membutuhkan dukungan lanjutan dari Pemerintah.

Sementara di Desa Kampung Baru, warga mendesak bantuan alat tangkap ikan seperti rompong, karena mayoritas penduduk menggantungkan hidup dari sektor perikanan.

Irawadi juga menyoroti pentingnya penambahan armada transportasi laut untuk membuka akses Banda dengan ibu kota kabupaten maupun provinsi.
Armada yang ada saat ini belum mencukupi. Tambahan kapal sangat diperlukan agar aktivitas masyarakat tidak terhambat.

Untuk Kecamatan Amahai lanjut Irawadi, reses menyasar ke Desa Haruru dan Negeri Ruta. Mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani menyampaikan kebutuhan alat pertanian, bibit, pupuk, dan pembangunan jalan usaha tani. Masalah air bersih juga menjadi sorotan, khususnya di Dusun Haruo, Negeri Ruta.

Sebagai tindak lanjut, pekan depan Komisi II akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan hasil reses tersebut.
Diharapkan segala kebutuhan masyarakat bisa segera diintervensi melalui program dan penganggaran daerah, tutup Irawadi.

(H.R)