DPRD Provinsi Bersama Pemda Maluku Berkomitmen Ambil Tindakan Konkrit Kurangi Emisi Karbon Sesuai RPJMD Provinsi Maluku

Ambon.Beritalaser.com.
Wakil ketua DPRD Provinsi Maluku Johan. J. Lewerissa menghadiri kegiatan Dialog Kebaikan Tingkat Provinsi Maluku, Memperkuat Kolaborasi Multipihak Dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim yang dilaksanakan di Santika Hotel Selasa (16/9/2025)

Turut Hadir, Wagub Maluku Abdullah Vanath, Anggota DPR RI Merchy Barends, Deputi Lingkungan Hidup Kementerian Bappenas Leonardo Sambodo, Dirut Lingkungan Hidup Kementerian Bappenas Nizhar Marizi, Dirut Pembangunan Indonesia Timur Kementerian Bappenas,Dirut SUPD 1 Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri RI Edison Siagian, Forkopimda, Pimpinan dan Ketua Komisi I, II, dan III DPRD Maluku, Para Asisten, Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Maluku, Organisasi Lembaga Pemerhati Lingkungan dan GEDSI Maluku, Para Tokoh dan Akademisi Maluku.

Dalam sambutannya Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Johan Lewerissa menyampaikan bahwa, pembangunan rendah karbon merupakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, untuk menghindari dampak buruk seperti cuaca ekstrem,naiknya permukaan air laut, dan bencana alam lainnya serta menciptakan ekonomi hijau yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,dan membuka peluang ekonomi baru melalui inovasi teknologi hijau.

Pendekatan pembangunan rendah karbon juga secara nasional diimplementasikan melalui Low Carbon Development Inisiatif atau LCDI Indonesia dan telah menjadi bagian dari RPJMN untuk mengatasi tantangan iklim global dan nasional yang bertujuan menciptakan lapangan kerja hijau, mendorong kemandirian energi dan meningkatkan ketahanan iklim.

Menurut John Lewerissa, Maluku merupakan salah satu Provinsi yang termasuk dalam inisiatif pembangunan rendah karbon dan telah menandatangani Nota Kesepakatan pembangunan rendah karbon dan Berketahanan iklim.

” Oleh karena itu kebijakan terhadap pembangunan rendah karbon tersebut, telah dituangkan dalam visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030 serta telah diintegrasikan dalam RPJMD Provinsi Maluku, dalam rangka menghadapi tantangan krisis iklim, degradasi lingkungan dan kerentanan sosial,” ujar John.

DPRD Provinsi Maluku bersama Pemerintah Daerah sebut John, telah berkomitmen untuk mengambil tindakan konkrit dalam mengurangi emisi karbon sesuai RPJMD Provinsi Maluku dengan mengacu pada target penurunan emisi nasional.

“Oleh karena itu, sesuai fungsi dan peran DPRD maka DPRD bersama pemerintah Daerah akan menyusun program dan kegiatan pembangunan yang diarahkan pada percepatan pembangunan hijau, dan rendah karbon dengan berbagai inovasi yang berkelanjutan,” terang John Lewerissa.

Dikatakan, dalam menjamin kelestarian lingkungan ditengah upaya pembangunan ekonomi masyarakat serta mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan tanggungjawab terhadap lingkungan di Maluku, maka DPRD bersama pemerintah daerah akan membentuk atau menyusun sebuah peraturan daerah guna mewujudkan tranformasi pembangunan yang berpihak pada lingkungan.

Selain kebijakan dan regulasi, edukasi kepada masyarakat mengenai pembangunan hijau dan rendah karbon juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat guna mendorong upaya mitigasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

“Ketika masyarakat memahami maka kesadaran publik mengenai dampak negatif emisi karbon serta pentingnya menerapkan gaya hidup ramah lingkungan akan terwujud,” ungkap John.

Untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon Berketahanan iklim, lanjut John, maka perlu adalah kolaborasi dan sinergi kita semua baik DPRD,Pemerintah Daerah,masyarakat,para investor atau pelaku usahanya dan seluruh pemangku kepentingan didaerah ini, sehingga apa yang kita harapkan akan tercapai demi kesejahteraan masyarakat Maluku yang kita cintai.

Memang dalam mewujudkan kebijakan pembangunan rendah karbon di Provinsi Maluku masih banyak tantangan dimana pembangunan infrastruktur masih terbatas,karena dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah masih kecil, sehingga untuk mendanai program kegiatan masih terbatas. Dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap dampak emisi karbon yang dapat merusak kesehatan manusia dan kerusakan ekosistem lingkungan belum tereduksi dengan baik, terang John Lewerissa.

Selaku DPRD kami tetap siap menjalankan fungsi DPRD untuk mendorong pembangunan hijau dan pembangunan rendah karbon Berketahanan iklim yang adil dan inklusif.

Marilah kita semua bersinergi dan berkolaborasi bersama dalam menciptakan ekosistem lingkungan untuk mendukung pembangunan hijau dan pembangunan rendah karbon Berketahanan iklim demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku di tahun-tahun mendatang, harap John.

John Lewerissa juga mengucapkan, selamat berdialog dalam merumuskan kebijakan dan ide-ide untuk mendukung pembangunan hijau dan pembangunan rendah karbon Berketahanan iklim demi kesejahteraan masyarakat di bumi Raja-raja Provinsi Maluku tercinta, tutup Johan Lewerissa Wakil ketua DPRD Provinsi Maluku

(H.R)