Bahas Konflik Hunuth-Hitu Di Komisi I DPRD Kota Ambon, Ini Kata Pasi Intel Kodim 1504/Ambon
Ambon.Beritalaser.com.
Pasi Intel Kodim 1504/Ambon Mayor Richard H Sapury ikuti rapat Komisi I DPRD Kota Ambon, bersama berbagai pihak untuk membahas konflik antara masyarakat Desa Hunuth dan Hitu, di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Kota Ambon, Rabu (17/9/2025).
Di hadiri oleh perwakilan TNI-Polri, masyarakat yang berkonflik, DPD KNPI, dan organisasi mahasiswa Muhammadiyah.
Dalam rapat tersebut, Dandim 1504/Ambon Letkol Inf Hari Sandra yang diwakili Pasi Intel Mayor Inf Richard H. Sapury hadir menyampaikan pandangan. Ia menegaskan bahwa peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama agar tidak kembali terulang.
“Sebagai putra daerah, saya merasa sedih kejadian seperti ini kembali terjadi. Trauma konflik 1999 masih membekas dan tidak boleh lagi berulang. Ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk menyelesaikan dengan tuntas,” tegas Mayor Richard.
Ia menekankan bahwa penanganan konflik tidak bisa hanya dibebankan pada TNI-Polri, melainkan memerlukan dukungan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kunci utama adalah memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil.
“Kalau proses hukum jelas, transparan, dan dikawal bersama, masyarakat akan percaya. Berikan kesempatan kepada kepolisian untuk bekerja secara profesional. Tugas kami siap mendukung hingga tuntas, dengan melibatkan semua pihak,” lanjutnya.
Mayor Inf Richard H Sapury juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi isu-isu yang beredar di media sosial.
“Hindari hoaks dan provokasi. Mari kita jaga Maluku tetap kondusif, jangan sampai kota ini dicap tidak aman,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, M. Fadly Toisutta, menyampaikan komitmen DPRD untuk memperkuat keamanan di wilayah konflik. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Ambon untuk mendirikan pos-pos pengamanan di titik rawan.
“Kami mendorong adanya pos pengamanan di kawasan Silo, Air Besar, dan Hunuth. Selain itu, kami juga memastikan adanya pemeriksaan tambahan agar aparat dapat mendalami keterangan-keterangan baru,” jelas Toisutta.
Masyarakat Desa Hunuth yang menjadi korban pembakaran menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, adil, dan segera. Mereka berharap aparat benar-benar berpihak pada keadilan masyarakat, serta konflik tidak kembali terulang.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama antara DPRD, TNI-Polri, dan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan di Kota Ambon. Semua pihak sepakat, kedamaian hanya bisa tercapai jika penegakan hukum berjalan transparan, aparat bekerja profesional, dan masyarakat tetap bersatu menjaga kondusifitas.
(H.R)
