Polda Maluku Satukan TNI, Pemda dan Stakeholder, Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Dampak Aktivitas Vulkanik

AMBON, BeritaLaser. Menghadapi potensi dampak aktivitas vulkanik yang dapat mengganggu berbagai sektor kehidupan masyarakat, Polda Maluku memperkuat koordinasi lintas sektoral dengan melibatkan TNI, Pemerintah Daerah serta sejumlah instansi terkait.

Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang digelar di Ruang Rapat PJU Lantai II Polda Maluku, Selasa (8/9/2026). Rakor dipimpin Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.Si.

Forum tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan bersama, terutama dalam menghadapi kemungkinan dampak aktivitas vulkanik terhadap transportasi, kesehatan, distribusi logistik hingga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Bagi Maluku yang memiliki karakter geografis kepulauan, kesiapan tersebut dinilai penting. Gangguan pada jalur penerbangan maupun pelayaran dapat dengan cepat memengaruhi mobilitas masyarakat serta distribusi kebutuhan pokok antardaerah.

Rakor diikuti unsur Pemerintah Provinsi Maluku, TNI, Polri, BMKG, Basarnas, BPBD, instansi kesehatan, perhubungan, otoritas penerbangan dan pelayaran, PMI serta stakeholder terkait lainnya.

Dalam arahannya, Wakapolda Maluku menegaskan bahwa potensi bencana tidak cukup dihadapi setelah kejadian berlangsung. Kesiapan harus dibangun sejak dini melalui sistem mitigasi yang terencana dan koordinasi yang kuat.

“Fenomena alam memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya harus dapat kita antisipasi dan diminimalisir. Karena itu, seluruh unsur harus memiliki kesiapan, pola tindak dan pemahaman yang sama dalam melindungi masyarakat,” ujar Wakapolda.

Ia menyebut dinamika aktivitas geologi dan vulkanik di kawasan regional perlu menjadi perhatian bersama. Selain keselamatan masyarakat, kondisi tersebut juga dapat berdampak pada sektor transportasi udara dan laut, kesehatan serta kelancaran perekonomian.

Menurutnya, Maluku memiliki tantangan tersendiri karena sebagian besar konektivitas antardaerah bergantung pada transportasi laut dan udara.

“Gangguan terhadap transportasi udara dan laut dapat memberikan dampak yang cukup luas terhadap mobilitas masyarakat maupun distribusi kebutuhan. Kita tidak boleh menunggu situasi berkembang, tetapi harus menyiapkan langkah mitigasi sejak dini,” tegasnya.

Dalam rakor tersebut, Wakapolda menekankan lima langkah utama yang perlu diperkuat seluruh stakeholder.

Pertama, meningkatkan sistem peringatan dini dan komunikasi dengan memastikan informasi mengenai cuaca, arah angin serta potensi sebaran material vulkanik terus diperbarui dan disampaikan secara cepat.

Kedua, menyiapkan langkah kontinjensi sektor transportasi, termasuk alternatif mobilitas masyarakat serta pengamanan pada titik-titik transportasi apabila terjadi perubahan kondisi.

Ketiga, memperkuat perlindungan kesehatan dan edukasi masyarakat, termasuk kesiapan fasilitas kesehatan, perlengkapan perlindungan diri serta penyampaian informasi yang benar untuk mencegah kepanikan.

Keempat, memastikan kesiapan personel, kendaraan, peralatan dan logistik yang sewaktu-waktu dapat digunakan dalam penanganan keadaan darurat.

Kelima, memperkuat kolaborasi lintas sektoral, sehingga seluruh unsur dapat bergerak dalam satu pola koordinasi tanpa terkendala sekat antarinstansi.

“Keberhasilan penanganan situasi tidak ditentukan oleh satu institusi. Semua unsur harus bergerak bersama. Rakor ini merupakan wujud komitmen untuk membangun kolaborasi yang solid dan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan terbaik,” kata Wakapolda.

Sementara itu, Karoops Polda Maluku Kombes Pol. Monang M.Z. Simanjuntak, S.I.K., M.M., mengatakan rakor bukan sekadar forum pertukaran informasi, tetapi menjadi sarana menyatukan pola tindak seluruh stakeholder.

Ia menilai karakter Maluku sebagai wilayah kepulauan membutuhkan kesiapan yang terus diperbarui, baik dari sisi personel, sarana pendukung maupun jalur komunikasi.

“Setiap unsur harus memahami tugas dan perannya masing-masing sehingga apabila terjadi perkembangan situasi, respons yang dilakukan dapat berlangsung cepat, terukur dan terkoordinasi,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, instansi teknis turut memaparkan kondisi cuaca, kesiapan pencarian dan pertolongan, mitigasi kebencanaan, keselamatan pelayaran, keselamatan penerbangan hingga kesiapan pelayanan kesehatan.

Sekda Provinsi Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Polda Maluku yang mempertemukan seluruh stakeholder dalam satu forum koordinasi.

Pemerintah Provinsi Maluku, kata dia, mendukung langkah mitigasi dan kesiapsiagaan yang dilakukan bersama sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan dampak aktivitas vulkanik.

“Prinsipnya kita menyiapkan langkah sebelum situasi berkembang. Apa yang dilakukan hari ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan perlindungan kepada masyarakat Maluku,” disampaikan dalam forum tersebut.

Dukungan serupa disampaikan unsur TNI dari Kodam XV/Pattimura, Kodaeral IX dan Lanud Pattimura. Ketiganya menyatakan kesiapan mendukung penanganan bencana sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, termasuk melalui dukungan personel maupun sarana yang tersedia.

Sinergi tersebut menjadi gambaran pendekatan whole of government dan whole of society, dengan mengedepankan kekuatan bersama pemerintah, aparat keamanan, instansi teknis dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

Di sisi lain, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

Menurutnya, dalam situasi yang berkaitan dengan bencana, informasi yang keliru dapat memicu kepanikan dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti perkembangan informasi melalui sumber resmi dari instansi yang memiliki kewenangan. Jangan mudah mempercayai, apalagi menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” imbaunya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial serta segera melaporkan informasi menyesatkan yang berpotensi menimbulkan keresahan.

“Jangan sampai situasi bencana justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan hoaks dan menimbulkan kepanikan,” tegasnya.

Rakor lintas sektoral tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi, mempercepat pertukaran informasi dan memastikan kesiapan seluruh sumber daya apabila terjadi perkembangan aktivitas vulkanik yang berdampak terhadap masyarakat.

Pemantauan akan terus dilakukan berdasarkan informasi dari lembaga teknis yang berwenang. Langkah kesiapsiagaan pun akan disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.

Bagi Maluku, kesiapsiagaan menghadapi bencana bukan hanya soal merespons keadaan darurat. Lebih dari itu, kesiapan menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan masyarakat, konektivitas antarpulau serta keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi.

Melalui sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap potensi ancaman dapat dihadapi dengan respons cepat, terukur dan terpadu, demi memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.