Kapolda Maluku Pimpin Rakor, Distribusi BBM dan Antrean SPBU Jadi Sorotan

AMBON, BeritaLaser. Kepolisian Daerah Maluku bersama pemerintah daerah, TNI, Pertamina Patra Niaga dan pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) memperkuat koordinasi untuk memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap tersedia sekaligus mengantisipasi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang dipimpin langsung Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., di Ruang Rapat PJU Polda Maluku, Senin (14/9/2026).

Rakor ini digelar menyikapi meningkatnya aktivitas masyarakat di sejumlah SPBU setelah terjadinya kenaikan harga BBM. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian bersama agar antrean kendaraan tidak meluas hingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas maupun ketertiban umum.

Turut hadir dalam rakor tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Maluku Dr. Sc. Agr. Drh. Faradillah Atamimi, M.TAPSc., perwakilan Dinas Perindag Provinsi Maluku Dr. Achmad Jais Ely, S.T., M.Si., perwakilan Asops Kasdam XV/Pattimura Kolonel Infanteri Nuryanto, S.A.P., perwakilan Kodaeral IX Ambon Kolonel Laut (P) Priyo Dwi Saputro, S.T., M.Tr.Hanla., M.M., M.Han., Kadis Perindag Kota Ambon Drs. Herman S. Tetelepta, M.Si., unsur Lanud Pattimura, jajaran Pertamina Patra Niaga, serta pengelola SPBU Tulehu, Galala, Wayame, Passo dan Lateri.

Kapolda Maluku mengatakan, kondisi di lapangan harus dilihat secara menyeluruh dan ditangani melalui langkah yang terkoordinasi.

Menurutnya, pengelolaan antrean tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

“Yang perlu kita lakukan adalah melihat secara utuh apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kita harus mengelolanya dengan baik sehingga potensi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan dapat kita cegah dengan cepat dan tepat,” tegas Dadang.

Ia menjelaskan, karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan membutuhkan pola penanganan yang terintegrasi, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi BBM ke masyarakat.

Karena itu, TNI-Polri, pemerintah daerah, Pertamina maupun pengelola SPBU diminta memiliki persepsi dan langkah yang sama dalam menghadapi dinamika pascakenaikan harga BBM.

“Kita memahami kondisi masyarakat kita. Pasca kenaikan harga BBM, tentu ada dinamika di lapangan. Antrean panjang di SPBU dapat terjadi dan apabila tidak dikelola dengan baik, antrean bisa sampai ke ruas jalan utama dan mengganggu pengguna jalan lainnya,” ujar Kapolda.

Selain mengatur antrean, Dadang meminta seluruh pihak memastikan sejumlah aspek penting lainnya, mulai dari ketersediaan stok, kelancaran distribusi, pengawasan penyaluran hingga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga meminta Pertamina memberikan informasi aktual mengenai kondisi persediaan BBM di Maluku sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan secara tepat dan tidak menimbulkan keresahan.

“Kita perlu mendapatkan informasi yang jelas dan terkini dari Pertamina mengenai ketersediaan stok BBM di wilayah Maluku. Dengan informasi yang akurat, kita bisa mengatur langkah secara efektif sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Wayame memastikan stok BBM di wilayah Maluku masih dalam kondisi aman untuk beberapa hari ke depan.

“Untuk ketersediaan stok BBM saat ini masih dalam kondisi aman untuk beberapa hari ke depan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya kelangkaan BBM di wilayah Maluku,” jelas perwakilan Pertamina.

Menurut Pertamina, kepadatan antrean di sejumlah SPBU tidak sepenuhnya berkaitan dengan ketersediaan BBM. Salah satu faktor yang memicu penumpukan kendaraan adalah meningkatnya jumlah konsumen yang datang dalam waktu bersamaan.

“Antrean yang terjadi di beberapa SPBU lebih banyak dipengaruhi oleh konsumen yang datang secara bersamaan pada waktu tertentu. Kami telah mengambil sejumlah langkah mitigasi untuk mengurangi penumpukan antrean di SPBU,” ujarnya.

Pertamina pun menegaskan pentingnya sinergi dengan kepolisian, TNI, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga distribusi serta pengawasan penyaluran BBM.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan rakor tersebut merupakan bentuk respons cepat kepolisian bersama seluruh pihak dalam menyikapi perkembangan situasi di lapangan.

Menurut Rositah, peran kepolisian bukan hanya menjaga keamanan di lokasi SPBU, tetapi juga memastikan persoalan antrean dan distribusi BBM tidak berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan serta tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi mengenai isu kelangkaan BBM.

“Jangan melakukan pembelian secara berlebihan dan tetap mengacu pada informasi resmi dari pihak yang berwenang,” imbaunya.