Walikota Ambon Buka FGD Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah, Tekankan Efektivitas dan Efisiensi Organisasi
AMBON, BeritaLaser. Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Ballroom Hotel Manise, Ambon, Kamis. Acara yang dimulai pukul 09.30 WIT tersebut dibuka secara resmi oleh Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena.
FGD ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Ambon, para Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, pimpinan OPD, Kepala Bagian Keorganisasian beserta jajaran, hingga jajaran pejabat administrator dan pengawas.
Turut hadir pula Kasubdit Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otda Kemendagri, Dr. Dra. Pascalis Baylon Meja, yang bertindak sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Walikota Ambon Bodewin M. Wattimena menegaskan bahwa birokrasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan motor penggerak utama dalam mewujudkan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan publik. Oleh karena itu, penataan kelembagaan perangkat daerah menjadi hal mendasar yang harus diatur dengan baik.
“Yang kita butuhkan adalah struktur organisasi yang tepat, efektif, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Konsepnya adalah ‘miskin struktur, kaya fungsi’ untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi birokrasi,” ujar Bodewin.
Ia juga menyoroti beban kerja sejumlah dinas di lingkup Pemkot Ambon yang dinilai cukup berat. Di antaranya adalah Dinas DP3AMD (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Desa) serta Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan.
Khusus pengelolaan lingkungan, Bodewin sempat mengusulkan pembentukan UPTD khusus untuk mengurus ruang terbuka hijau dan taman kota agar penataannya lebih optimal. Selain itu, ia juga menyoroti penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengingat Ambon merupakan kawasan rawan bencana.
Bodewin mengingatkan agar penataan kelembagaan tidak memicu tumpang tindih peran (overlapping) maupun ego sektoral antar-OPD. Ia berharap usulan penyesuaian nomenklatur, pembentukan UPTD, maupun perluasan bidang dapat didasari oleh kajian akademis yang matang.
“Penataan kelembagaan bukan semata-mata untuk memperbanyak atau mengurangi struktur, tetapi untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal sesuai visi-misi pembangunan daerah dalam RPJMD,” tegasnya.
Melalui kegiatan FGD ini, Pemkot Ambon berharap dapat merumuskan struktur organisasi perangkat daerah yang ideal guna mendorong kualitas pelayanan publik yang lebih maju dan responsif bagi masyarakat Kota Ambon.
