Kapolda Maluku Kembangkan Baileo Emarina sebagai Rumah Damai, Kedepankan Kearifan Lokal

AMBON, BeritaLaser. Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H., menggagas pengembangan Baileo Emarina sebagai Rumah Damai, yakni ruang komunikasi dan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan sosial serta mencegah konflik dengan mengedepankan kearifan lokal masyarakat Maluku.

Gagasan tersebut merupakan bagian dari upaya Polda Maluku memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui pendekatan yang lebih humanis, dengan melibatkan pranata adat, tokoh agama, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat.

Hal itu disampaikan Kapolda saat memimpin Diskusi Kamtibmas bersama Wakapolda, pejabat utama, dan personel Polda Maluku di Aula Basudara Manise Lantai V Mapolda Maluku, Jumat (6/11/2026). 

Dalam arahannya, Kapolda menegaskan bahwa adat, budaya, dan semangat persaudaraan Orang Basudara merupakan modal sosial yang harus dioptimalkan untuk menjaga persatuan dan kedamaian di Maluku.

Menurutnya, Polri tidak boleh hanya hadir ketika konflik terjadi, tetapi harus membangun kedekatan dengan masyarakat, memahami karakteristik wilayah, serta melakukan pencegahan sejak dini.

“Maluku memiliki kekayaan adat, budaya, dan nilai persaudaraan yang luar biasa. Semua itu harus kita pahami dan hidupkan sebagai kekuatan untuk menjaga kedamaian. Tugas Polri bukan hanya menyelesaikan persoalan ketika konflik terjadi, tetapi membangun komunikasi dan mencegah agar konflik tidak sampai terjadi,” tegas Kapolda.

BAILEO EMARINA MENJADI RUANG DIALOG DAN MUSYAWARAH

Kapolda menjelaskan, Baileo Emarina dirancang sebagai ruang pertemuan antara Polri, pemerintah daerah, raja negeri, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat untuk membicarakan berbagai persoalan sebelum berkembang menjadi gangguan kamtibmas.

Konsep ini mengadopsi nilai-nilai kemitraan polisi dan masyarakat yang sebelumnya pernah dikembangkan Kapolda melalui Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) di Bekasi, kemudian disesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya Maluku.

Melalui Baileo Emarina, masyarakat diharapkan memiliki tempat untuk menyampaikan pengaduan, membangun komunikasi, dan mencari penyelesaian persoalan secara damai melalui musyawarah.

Namun, Kapolda menegaskan bahwa Baileo Emarina bukan lembaga peradilan dan tidak mengambil alih kewenangan raja negeri maupun lembaga adat. Polri bertindak sebagai fasilitator dan pendamping, dengan tetap menghormati pranata adat serta ketentuan hukum.

Persoalan sosial yang memenuhi persyaratan dapat diselesaikan melalui musyawarah dan pendekatan keadilan restoratif. Sementara perkara tindak pidana yang wajib diproses secara hukum tetap ditangani secara profesional.

Kapolda juga menguraikan enam fungsi utama Baileo Emarina, yakni sebagai tempat pengaduan masyarakat, ruang musyawarah, sarana meningkatkan kesadaran hukum, pemulihan hubungan persaudaraan, pencegahan konflik melalui deteksi dini, serta pengembangan pemolisian masyarakat berbasis kearifan lokal.

OPTIMALKAN PELA GANDONG DAN SEMANGAT ORANG BASUDARA

Selain Baileo Emarina, Kapolda mendorong penguatan berbagai tradisi dan pranata adat Maluku, seperti Pela Gandong, kewang, sasi, dan makan patita.

Tradisi Pela Gandong dinilai memiliki kekuatan dalam mempersatukan masyarakat lintas negeri, sementara kewang dan sasi mengandung nilai kebersamaan dalam menjaga lingkungan serta sumber daya alam.

Adapun makan patita menjadi simbol persaudaraan, kebersamaan, dan rekonsiliasi yang perlu terus dihidupkan, bukan hanya ketika terjadi konflik.

Kapolda bahkan mendorong agar tradisi makan patita dimulai dari lingkungan internal Polda Maluku untuk memperkuat solidaritas dan kebersamaan antarpersonel.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap wilayah di Maluku memiliki kekhasan adat dan budaya masing-masing. Karena itu, personel Polri diminta memahami serta menghormati identitas lokal, termasuk istilah dan pranata adat yang berlaku di setiap daerah.

Kapolda turut mendorong pengembangan Kewang Kamtibmas sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dengan mengadopsi nilai-nilai adat setempat.

Menurutnya, semangat Orang Basudara harus diarahkan pada kegiatan positif dan produktif, seperti pendidikan, peningkatan keterampilan, pengembangan usaha, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Solidaritas tidak boleh berkembang menjadi pembelaan kelompok secara berlebihan yang justru memicu pertikaian antarkampung atau antarnegeri.

POLRI DIMINTA HADIR SEBELUM KONFLIK TERJADI

Kapolda meminta seluruh personel mengubah pola kerja yang selama ini cenderung reaktif menjadi lebih mengutamakan deteksi dini dan pencegahan.

Anggota Polri harus aktif membangun komunikasi dengan raja negeri, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat untuk mengenali potensi persoalan sejak awal.

Apabila ditemukan pihak yang sengaja menghasut atau memprovokasi masyarakat untuk melakukan kekerasan, tindakan tersebut harus ditangani melalui penegakan hukum secara profesional dan terukur.

Kapolda juga mengingatkan personel agar tidak terlibat dalam solidaritas kelompok yang dapat memperkeruh situasi. Sebagai aparat negara, setiap anggota harus menjaga sikap, mengendalikan emosi, dan mengutamakan perlindungan masyarakat.

KABIDHUMAS: KEARIFAN LOKAL PERKUAT KEMITRAAN POLRI DAN MASYARAKAT

Kabidhumas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan pengembangan pemolisian berbasis kearifan lokal merupakan komitmen Polda Maluku untuk memperkuat kepercayaan dan kemitraan antara Polri dengan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan menjaga kamtibmas tidak hanya bergantung pada pengamanan dan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan komunikasi serta partisipasi aktif masyarakat.

“Polda Maluku ingin memastikan bahwa kehadiran Polri benar-benar dirasakan sebagai bagian dari masyarakat. Kearifan lokal, pranata adat, serta semangat Orang Basudara merupakan kekuatan yang harus kita hormati dan optimalkan untuk membangun kebersamaan, mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini, serta mencegah konflik,” ujar Rositah.

Ia berharap pengembangan Baileo Emarina dapat menjadi sarana memperkuat dialog dan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat.

Rositah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengedepankan komunikasi dalam menyelesaikan persoalan.

Menutup arahannya, Kapolda menegaskan bahwa keamanan merupakan fondasi penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Situasi yang aman dan damai akan membuka ruang bagi masyarakat untuk bekerja, mengembangkan usaha, meningkatkan pendidikan, serta mempersiapkan masa depan generasi muda.

“Jangan menghilangkan solidaritas masyarakat, tetapi arahkan solidaritas itu untuk membangun Maluku. Jangan menunggu konflik terjadi, tetapi hadir sebelum persoalan berkembang. Keamanan adalah investasi bagi masa depan masyarakat dan generasi Maluku,” tegasnya.

Melalui pengembangan Baileo Emarina, penguatan pranata adat, deteksi dini, dan penegakan hukum profesional, Polda Maluku berharap tercipta pola pemolisian yang lebih humanis dan dekat dengan masyarakat demi mewujudkan Maluku yang aman, damai, dan sejahtera.

Diskusi Kamtibmas tersebut berlangsung hingga pukul 16.50 WIT dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.