Inspektorat Kota Ambon Ungkap Kasus SK Kenaikan Pangkat Palsu 45 ASN, Bodewin Serahkan ke Penegak Hukum

AMBON, BeritaLaser. Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Inspektorat Kota Ambon secara resmi mengumumkan hasil audit investigatif terkait kasus dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) atau SK bodong. Audit yang berlangsung dari tanggal 19 Oktober hingga 6 November tersebut mengungkap sejumlah fakta mengejutkan, mulai dari kronologi, modus operandi, hingga keterlibatan sejumlah pihak.Konferensi Pers berlangsung Senin, (9/11/2026), di RR. Vlisingen, Balai Kota. 

Kronologi dan Modus Operandi

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kasus ini bermula dari temuan kontrak pertama antara para pihak terkait inisial G, GJ, dan L. Modus operandi yang dijalankan para pelaku terstruktur seolah-olah pihak yang bersangkutan memiliki wewenang:

 * Peran Inisial G (Istri Non-ASN): G mendatangi sekolah-sekolah sebagai pendamping SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dan mulai menerima pembayaran dari guru-guru. G mengenakan seragam KORPRI ASN padahal bukan merupakan ASN, serta membawa surat tugas palsu berkoordinasi pendidikan yang menetapkannya sebagai konsultan pendidikan. G juga meminta username, password, dan kode MyASN milik para guru untuk mengubah penetapan angka kredit konvensional yang dibuat secara manual hingga menyerahkan SK bodong.

 * Peran Inisial GM (Mantan Operator SIMASN BKPSDM): GM berperan menerima dan menginput berkas dari G, serta membimbing soal penetapan angka kredit, meskipun hasil pemeriksaan tidak menemukan keterlibatan GM dalam membuahkan SK bodong secara langsung. Sifat keterlibatannya dinilai melanggar prosedur karena membantu di luar mekanisme resmi pemerintah.

 * Peran Inisial LR (ASN BKPSDM): LR menjadi penghubung antara G, GM, dan para guru dengan menyuruh membuat penetapan angka kredit konvensional. Sifat keterlibatannya diduga turut serta.

Hasil audit membuktikan bahwa SK yang dipegang oleh para korban tidak sah dan diproses di luar prosedur resmi Pemkot Ambon. Bukti utama ketidakberesan ini adalah tidak adanya Pertimbangan Teknis (Pertek) BKN sebelum SK diterbitkan, padahal penerbitan SK yang sah wajib melalui Pertek BKN.

Kerugian Negara dan Pihak Terdampak

Dalam temuan audit, tercatat sebanyak 45 ASN yang seluruhnya bertugas di satuan atau koordinator pendidikan (mencakup sekitar 20 sekolah) memegang SK kenaikan pangkat bodong.

 * Ke-45 ASN tersebut tidak memiliki Pertek BKN.

 * Para ASN ini menyerahkan uang dan berkas dengan total kerugian yang disetorkan mencapai Rp74,7 juta.

 * Akibat penyesuaian gaji berdasarkan SK bodong yang berjalan selama 2 hingga 3 bulan, terjadi kelebihan pembayaran atau kerugian keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta.

Ironisnya, ditemukan pula kasus di mana seorang ASN yang turut diperiksa ternyata menerima dua SK sekaligus: satu SK bodong dan satu SK asli yang diurus melalui jalur resmi BKPSDM.

Rekomendasi Inspektorat dan Langkah Hukum

Menindaklanjuti temuan ini, Inspektorat Kota Ambon telah menyerahkan sejumlah rekomendasi penting kepada Walikota Ambon:

 * Pembenahan Sistem Pengendalian: Memperkuat mekanisme prosedur kenaikan pangkat, menggencarkan sosialisasi informasi kepegawaian secara masif kepada seluruh ASN, serta memperketat keamanan akun dan akses MyASN agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

 * Pemisahan Fungsi: Memisahkan fungsi pengusul, verifikator, dan pelaksana pembayaran di instansi terkait untuk menghindari celah kecurangan.

 * Verifikasi Menyeluruh: Melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh SK kenaikan pangkat dan penyesuaian gaji dari 45 ASN yang terdampak.

 * Perhitungan Kembali Kerugian: Melakukan penghitungan secara teliti terkait kelebihan pembayaran dana sebesar Rp24,6 juta untuk proses pemulihan.

 * Sanksi Administratif dan Penegakan Hukum: Inspektorat merekomendasikan penjatuhan sanksi administratif kepegawaian bagi ASN yang terbukti melanggar, serta memerintahkan penyerahan bukti SK asli dan SK bodong kepada aparat penegak hukum agar kasus ini diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Pemerintah Kota Ambon berharap langkah tegas ini dapat memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh pegawai agar senantiasa menempuh jalur birokrasi resmi yang transparan dan akuntabel.