Audit Investigasi Pemkot Ambon Ungkap 45 SK Palsu, APH resmi turun tangan
AMBON, BeritaLaser. Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama Inspektorat kota Ambon akhirnya mempublikasikan hasil audit investigasi paling disorot terkait kasus Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat palsu atau bodong yang mencatut puluhan aparatur sipil negara (ASN).
Konferensi pers yang digelar di RR. Vlisingen, Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Walikota Ambon, di dampingi oleh Sekkot Ambon dan Kepala Inspektorat Kota Ambon, turut dihadiri oleh jajaran terkait dan rekan-rekan media dari berbagai platform elektronik maupun surat kabar.
Setelah memberikan keterangan resmi hasil dari audit khusus Inspektorat ini, Bodewij dan tim membuka sesi tanya jawab interaktif dengan para awak media. Dalam sesi dialog tersebut, terungkap sejumlah fakta penting mengenai proses pembongkaran skandal birokrasi ini.
Walikota Ambon menjelaskan bahwa kasus ini terbongkar berkat langkah pengawasan ketat serta proses verifikasi berkala yang diintegrasikan langsung dengan database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat tim melakukan audit pencocokan data fisik dengan sistem pusat, ditemukan kejanggalan fatal mulai dari nomor registrasi, kode pengesahan, hingga tanda tangan pejabat yang tidak valid. Berawal dari kecurigaan administratif inilah, Inspektorat bergerak cepat membentuk tim audit khusus.
Dari hasil audit final yang dirilis, tercatat ada 45 orang oknum ASN—sebagian besar merupakan tenaga pendidik atau guru—yang terdeteksi menggunakan SK kenaikan pangkat tidak sah.
Penggunaan dokumen palsu tersebut turut berdampak pada penyesuaian gaji yang tidak sesuai ketentuan, sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran atau kerugian keuangan daerah mencapai Rp24,6 juta.
Selain itu, tim audit juga mengantongi sejumlah nama yang diduga menjadi perantara atau penggerak dokumen palsu ini, baik dari unsur non-ASN maupun oknum internal.
Menanggapi pertanyaan media terkait langkah hukum, Walikota Ambon menegaskan sikap tegas tanpa kompromi terhadap pelaku pemalsuan dokumen negara. Seluruh hasil temuan audit resmi diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk diproses secara pidana. Secara administratif, hak-hak dari SK yang tidak sah tersebut langsung dibatalkan, sementara proses pemulihan kerugian keuangan daerah kini tengah berjalan ketat.
Sebagai langkah preventif ke depan, Pemkot Ambon memastikan seluruh pengurusan administrasi kepegawaian wajib melalui jalur resmi yang tersistem secara digital dan transparan.
Walikota juga mengimbau seluruh ASN agar tidak mudah percaya pada pihak manapun yang menawarkan jalan pintas dalam kenaikan pangkat, demi menjaga marwah birokrasi yang bersih dan berintegritas di Kota Ambon.
