Bicara di Forum Anindhacitya BPKP, Dr. Resmen Ingatkan Bahaya Fraud Pinjaman Daerah, Masyarakat Diminta Aktif Mengawasi

AMBON, BeritaLaser.Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Dr. Resmen, S.H., M.H., mewakili Kepala Kejati Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Tayang Bincang Anindhacitya BPKP yang berlangsung di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Senin (9/11/2026).

Kegiatan yang mengusung tema *“Pinjaman Daerah: Potensi Fraud dan Hak Rakyat untuk Mengawasi”* tersebut menghadirkan sejumlah pembicara dari unsur pemerintah, lembaga pengawasan, media, hingga aparat penegak hukum.

Hadir sebagai narasumber, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Bagus Putu Santika, S.E., M.Si., Ak., selaku Naratama; Dr. Resmen bersama Direktur Ambon Express, Nasri Dumula, S.Sos., M.M., sebagai Naracitya; serta Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, Badro Djoko Mulyono, Ak., M.M., sebagai Pramucitya.

Dalam pemaparannya, Dr. Resmen membahas topik *“Pinjaman Daerah dan Pertanggungjawaban kepada Rakyat”*, dengan fokus pada *“Potensi Fraud dan Penegakan Hukum dalam Perspektif Auditor dan Aparat Penegak Hukum”*.

Doktor Ilmu Hukum lulusan Universitas Brawijaya tersebut menegaskan bahwa pinjaman daerah tidak boleh hanya dipandang sebagai sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan. Lebih dari itu, pinjaman merupakan kewajiban keuangan pemerintah daerah yang harus dikelola secara hati-hati dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Menurutnya, penilaian terhadap suatu kebijakan pinjaman daerah tidak cukup hanya didasarkan pada besaran nilai pinjaman. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan urgensi kebutuhan pembangunan, kapasitas fiskal untuk membayar kewajiban, manfaat yang diperoleh masyarakat, hingga pengaruh pembayaran cicilan terhadap postur APBD pada tahun-tahun mendatang.

Dr. Resmen juga menguraikan bahwa risiko kecurangan atau *fraud* dapat terjadi pada setiap tahapan pengelolaan pinjaman daerah, mulai dari perencanaan, persetujuan, pengadaan, hingga pelaksanaan pekerjaan.

Pada tahap perencanaan, penyimpangan dapat berupa manipulasi kebutuhan, penggelembungan anggaran, ketidaksiapan lahan, serta penyusunan proyeksi pendapatan yang tidak berdasarkan kondisi realistis. Sementara pada proses persetujuan, potensi penyalahgunaan kewenangan dapat muncul melalui permintaan imbalan untuk mempercepat proses maupun tindakan mengabaikan persyaratan yang telah ditetapkan.

Risiko serupa juga dapat ditemukan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek, antara lain melalui pengaturan pemenang tender, manipulasi harga, pengurangan volume maupun kualitas pekerjaan, serta pembuatan berita acara yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Dalam situasi tersebut, auditor bertugas mencocokkan kelengkapan administrasi dengan fakta pelaksanaan pekerjaan. Sementara aparat penegak hukum berwenang menelusuri keterlibatan, peran, dan pertanggungjawaban setiap pihak berdasarkan alat bukti yang sah.

Ia mengingatkan bahwa sejumlah indikator seperti kesamaan dokumen penawaran, kenaikan harga yang tidak wajar, maupun keterlambatan pekerjaan harus dipandang sebagai tanda awal atau *red flag* yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Indikator tersebut tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana.

Penilaian terhadap dugaan penyimpangan, lanjutnya, juga harus memperhatikan karakteristik geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan. Distribusi material, perubahan cuaca, keterbatasan akses menuju lokasi pekerjaan, serta tingginya biaya mobilisasi merupakan faktor yang dapat memengaruhi harga dan waktu penyelesaian proyek.

Dengan demikian, perbedaan harga pekerjaan antara satu wilayah dan wilayah lainnya tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai penggelembungan harga. Namun, kondisi geografis juga tidak boleh dijadikan pembenaran atas laporan pekerjaan yang dinyatakan selesai apabila kenyataannya belum dilaksanakan sesuai ketentuan.

Dari sisi penegakan hukum, Dr. Resmen menekankan pentingnya membedakan antara indikasi kerugian negara, temuan administratif, dan kerugian keuangan negara yang telah dibuktikan secara hukum.

Ia menjelaskan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan secara nyata dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Sementara itu, perkara suap, pemerasan, dan gratifikasi mempunyai unsur tindak pidana serta mekanisme pembuktian tersendiri sesuai dengan ketentuan masing-masing.

Dr. Resmen turut menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana harus dilihat berdasarkan perbuatan dan keterlibatan setiap individu. Seorang pimpinan tidak otomatis dapat dipersalahkan atas tindakan bawahannya. Sebaliknya, pihak yang mengendalikan suatu rekayasa juga tidak dapat menghindari pertanggungjawaban hanya karena tidak tercantum sebagai penandatangan dokumen.

Mengenai mekanisme penanganan perkara, ia menjelaskan bahwa setiap laporan maupun temuan dugaan penyimpangan harus diproses melalui tahapan yang berlaku, mulai dari penelaahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

Dalam hal ini, masyarakat yang melaporkan dugaan tindak pidana tidak diwajibkan membuktikan seluruh unsur perkara. Pengumpulan, pemeriksaan, dan pengujian alat bukti merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan hukum acara.

Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan ketentuan hukum pidana berdasarkan waktu terjadinya perbuatan, termasuk penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penerapan aturan lama maupun baru harus mempertimbangkan asas hukum, ketentuan peralihan, dan ketentuan yang berlaku terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Demikian pula dalam pelaksanaan proses hukum acara, aparat harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP beserta ketentuan peralihannya.

Selain menyoroti aspek penegakan hukum, Dr. Resmen memberikan penekanan pada hak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan penggunaan pinjaman daerah.

Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai tujuan pengajuan pinjaman, program atau proyek yang dibiayai, perkembangan pelaksanaan kegiatan, hingga mekanisme pembayaran kewajiban pemerintah daerah. Hak tersebut merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Masyarakat juga mempunyai hak untuk melaporkan dugaan penyimpangan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018.

Namun, ia mengimbau agar setiap laporan disampaikan melalui saluran resmi dengan menyertakan informasi yang benar, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelapor juga perlu menyimpan bukti penerimaan laporan sebagai bagian dari dokumentasi pengaduan.

Di sisi lain, instansi yang menerima laporan berkewajiban melakukan pencatatan, meminta kelengkapan informasi apabila diperlukan, serta memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut laporan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan informasi yang dikecualikan.

Sebagai upaya mencegah terjadinya penyimpangan, Dr. Resmen menilai perlu adanya keterbukaan informasi dari pemerintah daerah, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta koordinasi yang efektif dan proporsional antara auditor dengan aparat penegak hukum.

Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah proyek selesai, tetapi perlu dimulai sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Langkah tersebut penting agar potensi penyimpangan dapat diketahui lebih awal dan penggunaan dana pinjaman benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan pembangunan.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan pendampingan hukum, reviu, maupun keterlibatan aparat dalam proses pengawasan bukan merupakan bentuk perlindungan atau kekebalan hukum bagi pengelola kegiatan. Setiap pihak tetap memiliki tanggung jawab atas keputusan, dokumen, serta laporan yang dibuat dan disampaikan.

Mengakhiri pemaparannya, Dr. Resmen menekankan bahwa dana pinjaman, kegiatan pembangunan yang dibiayai, manfaat yang diterima masyarakat, serta kewajiban pembayaran pemerintah daerah merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Seluruhnya harus dapat dijelaskan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Auditor menjelaskan ketidaksesuaian, aparat penegak hukum membuktikan perbuatan dan kesalahan sesuai kewenangannya, sementara masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, mengawasi, melaporkan dugaan penyimpangan, serta memperoleh tanggapan yang patut,” demikian pesan utama yang disampaikan Dr. Resmen.

Melalui partisipasi Kejaksaan Tinggi Maluku dalam kegiatan Tayang Bincang Anindhacitya BPKP tersebut, diharapkan semakin terbangun kesamaan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan pinjaman daerah yang transparan, akuntabel, dan terhindar dari praktik kecurangan.

Sinergi antara pemerintah daerah, auditor, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat juga diharapkan semakin kuat dalam mengawal penggunaan keuangan daerah, sehingga setiap kebijakan pembiayaan benar-benar diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.