Polda Maluku Bantah Abaikan Laporan Dugaan Calo Seleksi TNI, Tiga Kali SP2HP Diterbitkan hingga November 2026

AMBON, BeritaLaser. Polda Maluku menegaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang melibatkan Aipda J.R.M., terkait dugaan praktik percaloan dalam seleksi penerimaan anggota TNI Angkatan Darat (AD) Tahun 2023, telah ditangani sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan menyikapi pemberitaan media Topik-Utama.com berjudul *“Kuasa Hukum Desak Kapolda Maluku Tuntaskan Laporan Oknum Anggota Polda yang Diduga Jadi Calo Seleksi TNI 2023”*, yang memuat desakan kuasa hukum pelapor agar laporan tersebut segera dituntaskan.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., menjelaskan bahwa laporan tersebut telah ditindaklanjuti Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) melalui sejumlah tahapan, mulai dari penyelidikan, pemeriksaan saksi, pendalaman dokumen, audit investigasi hingga gelar perkara dengan melibatkan unsur internal terkait.

Ia menegaskan, laporan masyarakat tidak pernah diabaikan. Namun, setiap keputusan harus didasarkan pada fakta hasil pemeriksaan dan kecukupan alat bukti.

“Penanganan laporan ini telah melalui berbagai tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. Keputusan terhadap suatu perkara harus berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan semata-mata tuntutan salah satu pihak,” tegas Rositah.

Saksi kunci tidak memenuhi undangan pemeriksaan

Rositah mengungkapkan, salah satu kendala dalam proses pemeriksaan adalah belum diperolehnya keterangan langsung dari saksi korban berinisial R.I.U. yang dinilai sebagai saksi kunci dalam perkara tersebut.

Bidpropam melalui akreditor telah mengirimkan undangan wawancara dan klarifikasi pada 28 Agustus 2025. Namun, yang bersangkutan tidak memenuhi undangan tersebut.

Upaya menghadirkan saksi juga telah dilakukan melalui koordinasi dengan pelapor Murni Upuolat, orang tua saksi melalui Siti Kouwe, serta kuasa hukum pelapor. Bahkan, pemeriksaan secara virtual turut ditawarkan. Namun, hingga pemberitahuan perkembangan perkara pada 14 Januari 2026, keterangan langsung saksi tersebut belum berhasil diperoleh.

Saksi lainnya, Siti Kouwe, juga telah diundang untuk memberikan klarifikasi pada tanggal yang sama, tetapi tidak memenuhi undangan pemeriksaan.

Dalam pendalaman perkara, akreditor turut membutuhkan keterangan saksi yang melihat langsung penyerahan uang dari pelapor kepada terlapor. Namun, saksi Cici Sitania yang kemudian dihadirkan ternyata tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut dan hanya mengetahui berdasarkan cerita Siti Kouwe.

Menurut Rositah, kondisi tersebut menjadi kendala dalam mengonfirmasi rangkaian peristiwa yang dilaporkan karena keterangan saksi yang mengetahui langsung suatu kejadian merupakan bagian penting dalam pembuktian.

Kuasa hukum tidak berkoordinasi langsung dengan akreditor

Selain kendala pemeriksaan saksi, Polda Maluku juga menjelaskan bahwa berdasarkan catatan Bidpropam, kuasa hukum pelapor tidak pernah melakukan koordinasi secara langsung dengan akreditor yang menangani perkara.

Meski demikian, akreditor telah berupaya menjalin komunikasi melalui pelapor maupun pihak terkait guna menghadirkan saksi kunci dan melengkapi kebutuhan pembuktian.

Rositah menyampaikan, penjelasan tersebut diperlukan agar informasi mengenai proses penanganan laporan dapat dipahami secara utuh, termasuk berbagai upaya yang telah dilakukan petugas selama pemeriksaan.

Dokumen rekening koran tidak terbaca

Kendala lainnya ditemukan pada dokumen pendukung yang diserahkan pihak pelapor.

Dalam SP2HP tertanggal 14 Januari 2026, tercatat enam lembar salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama Siti Kouwe diserahkan melalui kuasa hukum. Namun, dokumen tersebut dalam kondisi buram sehingga sulit dibaca dan tidak dapat diverifikasi secara maksimal oleh akreditor.

Akibatnya, informasi dalam dokumen tersebut belum dapat digunakan secara memadai untuk menguji keterkaitannya dengan dugaan transaksi yang dilaporkan.

“Setiap dokumen yang disampaikan harus dapat dibaca, diuji, dan diverifikasi. Jika dokumen tidak terbaca dengan baik, tentu akan memengaruhi proses pendalaman dan pembuktian,” jelasnya.

Gelar perkara rekomendasikan penerbitan SP4

Rositah menjelaskan, penanganan laporan tersebut dilanjutkan melalui audit investigasi dan evaluasi terhadap seluruh hasil pemeriksaan.

Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan, Subbidwabprof Bidpropam Polda Maluku menggelar perkara pada 26 Oktober 2026 dengan melibatkan Itwasda, Biro SDM, serta Bidkum Polda Maluku.

Dari hasil gelar perkara, direkomendasikan penutupan pemeriksaan pendahuluan terhadap terlapor melalui penerbitan Surat Penetapan Penutupan Pemeriksaan Pendahuluan (SP4), dengan pertimbangan belum terdapat cukup bukti untuk melanjutkan pemeriksaan.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, pada 2 November 2026 diterbitkan surat perintah pelaksanaan penutupan pemeriksaan pendahuluan sekaligus SP4 terhadap terlapor.

Rositah menegaskan, keputusan tersebut bukan diambil tanpa proses, melainkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi bersama unsur terkait.

 Tiga kali SP2HP diterbitkan sejak 2025

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, Bidpropam Polda Maluku telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penanganan Perkara (SP2HP) sebanyak tiga kali sejak 2025 hingga November 2026.

Pemberitahuan pertama diterbitkan pada 11 September 2025, yang berisi perkembangan pemeriksaan serta kendala pemanggilan saksi.

Selanjutnya, SP2HP kedua disampaikan pada 14 Januari 2026. Isinya menjelaskan belum diperolehnya keterangan saksi kunci, belum adanya saksi yang melihat langsung penyerahan uang, serta dokumen rekening koran yang tidak terbaca dengan baik.

Sementara SP2HP ketiga diterbitkan pada 6 November 2026, memuat hasil audit investigasi, gelar perkara 26 Oktober 2026, serta keputusan penerbitan SP4 pada 2 November 2026 karena belum ditemukan cukup bukti.

Pemberitahuan terakhir tersebut kemudian ditindaklanjuti pada Senin, 9 November 2026, melalui Bhabinkamtibmas Desa Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, untuk disampaikan kepada pelapor, Murni Upuolat.

Menurut Rositah, penerbitan tiga SP2HP tersebut menunjukkan bahwa perkembangan penanganan laporan telah disampaikan secara bertahap kepada pelapor sesuai tahapan pemeriksaan.

“Penanganan laporan ini bukan baru dilakukan setelah muncul pemberitaan di media. Bidpropam telah menyampaikan perkembangan sejak September 2025, dilanjutkan Januari 2026, dan terakhir November 2026 setelah hasil gelar perkara serta keputusan penutupan pemeriksaan pendahuluan ditetapkan,” ungkapnya.

SP4 tidak menutup kemungkinan perkara dibuka kembali

Lebih lanjut, Rositah menegaskan bahwa penerbitan SP4 bukan berarti perkara tersebut tertutup secara permanen.

Apabila di kemudian hari ditemukan bukti baru atau novum yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, pemeriksaan dapat dibuka kembali sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“SP4 diterbitkan karena berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara belum terdapat cukup bukti. Namun, apabila ditemukan bukti baru yang relevan, perkara tetap dapat dibuka kembali untuk dilakukan pendalaman,” ujarnya.

Menutup keterangannya, Rositah menegaskan komitmen Polda Maluku dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi terhadap setiap anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran.

Menurutnya, penegakan hukum harus tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, akuntabilitas, serta kepastian hukum. Setiap keputusan harus memiliki dasar pemeriksaan dan didukung alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Polri tidak memberikan toleransi terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, setiap orang juga berhak memperoleh pemeriksaan yang objektif dan kepastian hukum. Karena itu, seluruh penanganan laporan harus berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan yang berlaku,” tutup Rositah.

Polda Maluku pun mengajak masyarakat untuk melihat proses penanganan laporan tersebut secara utuh dan berimbang, dengan tetap menghormati hak pelapor maupun terlapor serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.