Proyek Jalan Lapen MBD Fiktif, Kejari Tetapkan Satu Tersangka, Negara Rugi Rp2,48 Miliar

0

AMBON, BeritaLaser Penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya menetapkan seorang penyedia berinisial DT sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan dua proyek pembangunan jalan lapen Tahun Anggaran 2025.

Penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day serta Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya.

Informasi penetapan tersangka disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, S.H., dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Rabu (18/11/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan, tim penyidik telah mengumpulkan sejumlah alat bukti, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen hingga barang bukti yang telah disita. Dari hasil pemeriksaan tersebut, DT ditetapkan sebagai tersangka karena kapasitasnya sebagai pihak penyedia dalam kedua proyek dimaksud.

DUA PROYEK BERNILAI RP9,35 MILIAR

Kasus ini bermula dari penganggaran dua paket pekerjaan pembangunan jalan lapen melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dalam APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025.

Paket pertama adalah Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dengan nilai kontrak Rp5.343.934.000. Sementara paket kedua, yakni Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan, memiliki nilai kontrak sebesar Rp4.009.385.000.

Dengan demikian, total nilai kontrak kedua proyek tersebut mencapai Rp9.353.319.000.

Proses tender dilaksanakan pada 12 September 2025. Dalam proses tersebut, PT CIE ELEGAN CONSTRUCTION ditetapkan sebagai pemenang untuk kedua paket pekerjaan.

Selanjutnya, pada 10 Oktober 2025, dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan dengan Nomor 17/DPUTRPKP-BM/SP/DAU/X/2025 dan Nomor 18/DPUTRPKP-BM/SP/DAU/X/2025.

Kontrak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Isaskar Daukar, bersama pihak penyedia, Denny Tengens.

Namun, pelaksanaan kedua proyek tersebut justru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hingga masa kontrak berakhir, tidak ditemukan adanya pekerjaan fisik yang terlaksana. Hasil pemeriksaan menunjukkan progres pembangunan kedua ruas jalan tersebut masih berada pada angka nol persen.

UANG MUKA CAIR, PEKERJAAN TIDAK DILAKSANAKAN

Dalam penyidikan, kejaksaan menemukan bahwa pihak penyedia telah menerima pencairan uang muka sebesar Rp2.483.685.383.

Akan tetapi, dana yang telah dicairkan tersebut tidak diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak.

Tim penyidik mengungkapkan, hingga berakhirnya masa kontrak, tidak terdapat mobilisasi peralatan maupun realisasi pekerjaan fisik dari pihak penyedia. Akibatnya, kedua paket pekerjaan tersebut tercatat memiliki progres fisik 0 persen.

Temuan tersebut menjadi salah satu dasar bagi penyidik dalam mengungkap dugaan penyimpangan penggunaan anggaran pembangunan jalan di Kabupaten Maluku Barat Daya.

KERUGIAN NEGARA DITAKSIR RP2,48 MILIAR

Besarnya kerugian keuangan negara dalam perkara ini juga telah diperiksa melalui pemeriksaan ahli.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ahli Fisik Nomor 2259/DST/PL13.2/DV.06.05/2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Nomor 2252/DST/PL12.2/DV.06.05/2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan, kedua proyek tersebut seharusnya telah mencapai penyelesaian fisik 100 persen pada Tahun Anggaran 2025.

Namun, hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan tidak adanya realisasi pekerjaan atau progres fisik 0 persen.

Sementara itu, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026, total kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut ditetapkan sebesar Rp2.483.685.383.

Penyidik menilai terdapat dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara serta diduga menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.

TERSANGKA DIJERAT PASAL KORUPSI DAN LANGSUNG DITAHAN

Atas dugaan perbuatannya, DT disangkakan dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

Primair, Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Subsidair, Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, DT langsung menjalani penahanan selama 20 hari terhitung sejak Rabu, 18 November 2026. Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.

Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya menegaskan bahwa proses penanganan perkara akan terus dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Kejaksaan juga menyatakan komitmennya untuk mengawal penggunaan anggaran negara, terutama yang dialokasikan bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat, agar dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penegakan hukum dalam perkara ini diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan proyek pemerintah agar menjalankan tanggung jawabnya secara benar dan tidak menyalahgunakan keuangan negara.(BL Evi) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *