Lewerissa Jangan Main-main dengan Anggaran Daerah!

AMBON, BeritaLaser. Peringatan sudah diberikan. Pemerintah Provinsi Maluku tidak punya alasan lagi untuk membiarkan praktik pengelolaan anggaran yang menyimpang dari aturan. Gubernur Hendrik Lewerissa bahkan menegaskan tidak akan melindungi pejabat maupun siapa pun yang masih melakukan pelanggaran.
Pernyataan keras itu disampaikan Lewerissa setelah mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Maluku dan Maluku Utara di Gedung Islamic Center, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, kegiatan yang merupakan kelanjutan dari agenda Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri tersebut harus menjadi momentum serius untuk membenahi tata kelola pemerintahan daerah.
Ada sejumlah sektor yang menjadi perhatian khusus, mulai dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengadaan barang dan jasa, penyaluran hibah, hingga potensi konflik kepentingan atau keterkaitan afiliasi dalam pengelolaan anggaran.
Lewerissa mengakui, evaluasi KPK memberikan penguatan moral sekaligus peringatan bagi pemerintah daerah untuk semakin disiplin dalam mengelola keuangan.
Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah uang daerah harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Tidak boleh ada ruang bagi kepentingan pribadi maupun kelompok yang bertentangan dengan ketentuan.
“Kalau itu mau diberikan, harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Titik, itu saja,” tegas Lewerissa.
Gubernur menegaskan, peringatan dari KPK harus dipandang sebagai early warning system atau sistem peringatan dini. Artinya, seluruh jajaran pemerintahan harus segera berbenah sebelum persoalan berkembang menjadi pelanggaran hukum.
Untuk memastikan perubahan berjalan, Lewerissa bahkan meminta KPK kembali melakukan peninjauan terhadap tata kelola pemerintahan Maluku pada 2027 mendatang.
Ia ingin ada peningkatan nyata, bukan sekadar laporan administratif atau komitmen tanpa hasil.
“Saya sampaikan kepada KPK, tahun depan datang review kita lagi. Kita mau memastikan ada peningkatan,” ujarnya.
Lewerissa juga mengingatkan bahwa tanggung jawab membangun pemerintahan bersih bukan hanya berada di tangan gubernur. Seluruh aparatur harus memiliki komitmen yang sama dan berjalan searah dengan visi pembangunan daerah.
Namun, pesan paling keras ditujukan kepada mereka yang masih nekat mengulangi kesalahan.
“Kalau ke depan masih terjadi lagi kesalahan yang sama, silakan lakukan penindakan. Kita mau ngapain lindung-lindungin? Tidak ada toleransi, termasuk kepada siapa pun,” tandasnya.
Pernyataan ini menjadi tantangan bagi seluruh jajaran Pemprov Maluku untuk membuktikan bahwa komitmen pemerintahan bersih benar-benar dijalankan. Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun melalui janji, tetapi melalui keberanian menjaga uang rakyat dan menindak setiap pelanggaran.
