Aksi Jilid III Aliansi Peduli Pendidikan Guncang Kejati Maluku! Bupati SBT dan Adik Kandungnya Didesak Dipanggil Paksa: Jangan Ada Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas!

0

AMBON, BeritaLaser. Aliansi Peduli Pendidikan kembali menggelar aksi demonstrasi jilid III di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Aksi tersebut merupakan bentuk desakan publik agar pengusutan dugaan penyimpangan dan pemotongan dana Rehabilitasi (Revit) sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dilakukan secara menyeluruh dan tanpa tebang pilih.

Dalam tuntutannya, massa mendesak Kejati Maluku dan Kejari SBT segera memanggil serta memeriksa Bupati SBT, Fahri Husni Alqatiri, bersama adik kandungnya, Fauzan Alqatiri, terkait dugaan keterlibatan dalam perkara tersebut. Mereka juga meminta Sekretaris Daerah dan Inspektorat SBT dimintai keterangan sesuai kewenangan dan prosedur hukum.

Sejumlah orator, di antaranya Ayub Rumbaru, Kuba Boinau, Badarudin Kelutur, Rahman Gurium, Said Almahdali Noki, Riski, Thorik Kapailu, dan Patti, secara bergantian menyampaikan kritik keras terhadap penanganan kasus dana Revit.

Massa menegaskan, pengusutan hukum tidak boleh berhenti pada empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan harus ditelusuri berdasarkan bukti dan fakta hukum.

“Jangan hanya masyarakat kecil yang diperiksa dan dijadikan tersangka. Jika ada dugaan keterlibatan pejabat atau pihak yang memiliki kekuasaan, semuanya harus diperiksa. Hukum tidak boleh tunduk kepada jabatan!” tegas massa aksi.

Aliansi juga menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan di SBT yang masih memprihatinkan. Sejumlah sekolah disebut masih memiliki dinding papan dan lantai yang belum layak, padahal anggaran Revit seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan.

Rahman Gurium menegaskan bahwa dana pendidikan merupakan hak anak-anak SBT, bukan ruang bagi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Menanggapi tuntutan tersebut, pihak Kejati Maluku menyampaikan bahwa penanganan perkara akan ditindaklanjuti. Kejaksaan juga menjelaskan bahwa penetapan empat tersangka sebelumnya berawal dari laporan masyarakat dan menegaskan proses hukum dilakukan tanpa pandang bulu.

Namun, Aliansi Peduli Pendidikan mengingatkan bahwa masyarakat tidak membutuhkan sekadar janji, melainkan tindakan nyata, transparansi, dan keberanian mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab.

Jabatan bupati, hubungan keluarga, maupun kekuasaan tidak boleh menjadi tameng hukum. Jika tidak terlibat, buktikan melalui proses hukum. Jika ditemukan bukti keterlibatan, proses sesuai ketentuan yang berlaku!

Dana Revit adalah uang negara, hak pendidikan anak-anak SBT, dan masa depan generasi Seram Bagian Timur. Jangan biarkan hukum tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *