Di Forum Internasional Unpatti, Bodewin Dorong Pemanfaatan Teknologi untuk Pembangunan Ambon yang Inklusif dan Berkelanjutan

AMBON, BeritaLaaer. Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan bahwa pemanfaatan sains dan teknologi dalam pembangunan daerah harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, kemajuan teknologi tidak cukup hanya dilihat dari kecanggihannya, tetapi juga dari kontribusinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga.

Hal tersebut disampaikan Bodewin saat menjadi pembicara utama (keynote speaker) pada kegiatan The 2nd International Conference yang digelar Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pattimura (Unpatti) di Hotel Santika Ambon, Jumat (16/10/2026).

Konferensi internasional tahun 2026 tersebut dibuka oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M., dengan mengusung tema “Integrating Science and Technology for Sustainable and Inclusive Development” atau integrasi sains dan teknologi untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam pemaparannya, Bodewin mengangkat materi tentang pembangunan inklusif berbasis sains dan teknologi. Ia menyoroti pentingnya menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan, memperbaiki pelayanan pemerintah, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengawali penyampaiannya dengan menjelaskan bahwa kehadirannya bukan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kalangan akademisi, melainkan berbagi pengalaman selama menjalankan pemerintahan, khususnya mengenai berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi dalam membangun Kota Ambon.

Menurut Bodewin, perkembangan sains dan teknologi seharusnya diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Keberhasilan penerapannya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan perangkat maupun sistem digital, tetapi sejauh mana inovasi tersebut memberikan dampak nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan.

“Teknologi tidak hanya diukur dari seberapa canggih teknologi yang kita gunakan, tetapi yang lebih penting adalah apakah kemajuan sains dan teknologi itu benar-benar memberikan manfaat dan berdampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan,” menjadi pesan utama yang disampaikannya.

Ia mengakui, perkembangan teknologi berlangsung begitu pesat dan terkadang melampaui kemampuan pemerintah maupun masyarakat untuk beradaptasi. Karena itu, penerapannya harus tetap menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.

Bodewin berharap pemanfaatan teknologi mampu membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat, memperkecil kesenjangan, meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar, serta memastikan seluruh warga memperoleh manfaat pembangunan secara adil.

Ia juga menjelaskan bahwa persoalan perkotaan tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antara sektor ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan infrastruktur.

Di sektor ekonomi, Pemerintah Kota Ambon masih menghadapi tantangan berupa kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang perlu ditingkatkan, serta kebutuhan memperluas jangkauan pemasaran melalui transformasi digital.

Sementara pada sektor sosial, pendidikan, dan kesehatan, sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian meliputi pemerataan akses pendidikan, peningkatan literasi masyarakat, ketersediaan tenaga pendidik, keterjangkauan layanan kesehatan, serta perlindungan bagi kelompok rentan.

Adapun dalam bidang lingkungan dan infrastruktur, tantangan yang dihadapi mencakup persoalan kualitas air, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, kemacetan, banjir, hingga keterbatasan infrastruktur perkotaan.

Bodewin menilai, kompleksitas persoalan tersebut membutuhkan penanganan terpadu yang tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan pemerintah. Sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menghadirkan solusi yang efektif.

Dalam kesempatan itu, ia turut menjelaskan langkah Pemerintah Kota Ambon mengembangkan konsep smart city atau kota cerdas dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Salah satu implementasi yang disorot ialah layanan panggilan darurat 112. Layanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan dan memperoleh respons terhadap berbagai kondisi darurat, mulai dari kebutuhan bantuan medis, penanganan hewan liar, hingga persoalan ketertiban umum.

Bagi Bodewin, penerapan teknologi dalam pemerintahan harus berorientasi pada kemudahan masyarakat ketika mengakses layanan. Digitalisasi tidak seharusnya sekadar ditandai dengan banyaknya aplikasi yang dibuat, tetapi harus mampu mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan keterbukaan pemerintah.

“Yang terpenting bukan seberapa banyak aplikasi yang dibuat, melainkan bagaimana kebijakan dan pelayanan pemerintah menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, penggunaan teknologi perlu diperluas pada berbagai bidang pelayanan, termasuk administrasi kependudukan dan kesehatan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat digitalisasi secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, Bodewin menekankan bahwa pembangunan inklusif berarti memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan, terlibat dalam proses pembangunan, serta menikmati hasil pembangunan tanpa diskriminasi.

Prinsip tersebut, katanya, sejalan dengan visi pembangunan Kota Ambon untuk mewujudkan kota yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan khusus, seperti warga miskin, penyandang disabilitas, ibu hamil, perempuan, serta kelompok rentan lainnya.

Ia menegaskan, kelompok-kelompok tersebut tidak boleh terabaikan dalam proses pengambilan kebijakan, penyelenggaraan pelayanan publik, maupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Selain inklusivitas, Bodewin juga mengingatkan pentingnya prinsip keberlanjutan. Pembangunan bukan semata-mata mengejar keberhasilan pada masa sekarang, tetapi harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan, pemeliharaan identitas kota, dan keberadaan sumber daya yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang melanjutkan hal-hal yang sudah baik, memperbaiki kekurangan, serta memastikan apa yang kita nikmati hari ini juga dapat dirasakan oleh anak cucu kita pada masa depan,” ungkapnya.

Pada bagian akhir, ia kembali menegaskan bahwa kolaborasi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan Kota Ambon yang inklusif dan berkelanjutan.

Perguruan tinggi dan kalangan akademisi, menurutnya, memiliki peran penting dalam menghasilkan penelitian serta rekomendasi berbasis bukti ilmiah. Sementara itu, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat diharapkan turut berkontribusi dalam menerapkan berbagai inovasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Ia juga mengingatkan agar kemajuan teknologi tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan maupun menghilangkan identitas khas suatu kota. Khusus bagi Ambon, arah pembangunan harus disesuaikan dengan keterbatasan wilayah, keberagaman masyarakat, serta potensi daerah yang dapat dikembangkan secara optimal.

Bodewin berharap pengintegrasian sains dan teknologi dapat membantu pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan mutu pelayanan publik, memperkuat perekonomian masyarakat, dan memperluas pemerataan pembangunan.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun Ambon menjadi kota yang tidak hanya maju dan cerdas dalam pemanfaatan teknologi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Penyelenggaraan konferensi internasional ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara bidang sains, teknologi, pemerintah, dan perguruan tinggi dalam melahirkan berbagai ide serta inovasi yang mendukung pembangunan. Sinergi tersebut menjadi langkah penting untuk mendorong pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Ambon maupun Maluku secara luas.