Serap Aspirasi Latupatti Leihitu, Kapolda Maluku Siapkan Langkah Cegah Konflik dan Berantas Narkoba

AMBON, BeritaLaser. Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H., membuka ruang dialog bersama para Latupatti, raja negeri, saniri, dan tokoh masyarakat Jazirah Leihitu untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat upaya pencegahan konflik sosial di Maluku.

Pertemuan melalui program Kumpul Bersama Masyarakat yang merupakan bagian dari Program 100 Hari Kerja Kapolri itu berlangsung di Resto and Cafe Wai, Kelurahan Waihong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Rabu (21/10/2026).

Sejumlah persoalan strategis menjadi pembahasan, mulai dari peredaran narkoba dan minuman keras tradisional atau sopi, optimalisasi peran Bhabinkamtibmas, dukungan operasional kepolisian, kesempatan putra-putri daerah mengikuti seleksi anggota Polri, hingga persoalan batas wilayah Tanjung Sial yang dinilai berpotensi memicu konflik.

Kapolda menegaskan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian. Keterlibatan pemerintah negeri, tokoh adat, saniri, serta seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk mengenali persoalan sejak dini dan mencegahnya berkembang menjadi konflik terbuka.

Melalui semangat “Polisi Bersama Masyarakat”, pertemuan tersebut diharapkan menjadi wadah komunikasi yang efektif untuk menyampaikan keluhan, merumuskan langkah pencegahan, serta membangun penyelesaian masalah melalui dialog dan koordinasi.

Salah satu langkah yang direncanakan Kapolda adalah menggelar pertemuan rutin setiap Rabu bersama para raja negeri. Agenda ini dimaksudkan agar berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat dibahas secara langsung dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Kapolda juga meminta Kapolresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease memberikan perhatian terhadap masukan mengenai pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas. Kehadiran personel di wilayah binaan diharapkan semakin dirasakan manfaatnya, terutama dalam membangun komunikasi dan mendeteksi potensi gangguan keamanan.

Selain itu, Kapolda menyampaikan rencana pelaksanaan tes urine dan razia paling lambat pada minggu berikutnya sebagai bagian dari upaya pencegahan pelanggaran yang dapat mengganggu kamtibmas. Pelaksanaannya tetap mengacu pada sasaran dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bhabinkamtibmas hingga Sopi Jadi Sorotan

Dalam dialog tersebut, Raja Negeri Wakasihu, Haji Ahmad Polanunu, mengapresiasi kesempatan bertemu langsung dengan Kapolda Maluku. Ia menilai Bhabinkamtibmas yang mampu menjalin hubungan baik dengan masyarakat memiliki peran penting dalam mengetahui persoalan di tingkat negeri sekaligus membantu mencari penyelesaian sebelum situasi memburuk.

Sementara itu, Raja Negeri Tengah-Tengah, Imat Tuharea, mengapresiasi komunikasi yang selama ini dibangun Direktorat Binmas Polda Maluku dengan para raja negeri di Jazirah Leihitu.

Ia menyampaikan bahwa situasi keamanan di wilayahnya relatif aman dan kondusif selama kurang lebih empat tahun masa jabatannya. Menurutnya, penempatan Bhabinkamtibmas perlu mempertimbangkan pemahaman personel terhadap karakteristik serta kondisi sosial masyarakat setempat.

Imat turut menyoroti peredaran sopi dan persoalan batas wilayah yang dinilainya kerap menjadi faktor pemicu konflik. Ia berharap persoalan tersebut dapat dibahas bersama pemerintah daerah untuk menemukan solusi yang sesuai dengan ketentuan hukum dan kondisi sosial masyarakat.

Pejabat Negeri Tial, Umar Tuharea, juga menyampaikan apresiasi atas komunikasi antara pemerintah negeri dan kepolisian, khususnya Polsek Salahutu. Ia berharap forum dialog serupa dapat terus dilaksanakan dan dukungan operasional bagi Polsek maupun Bhabinkamtibmas mendapat perhatian agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Minta Seleksi Polri Transparan dan Penanganan Narkoba Diperkuat

Pengurus Jazirah Leihitu, Dahlan Soisa, mengungkapkan bahwa wilayah tersebut mencakup 22 negeri dan 31 dusun dengan aktivitas serta mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Ia juga menyoroti keterbatasan fasilitas pelabuhan di wilayah itu.

Dalam kesempatan tersebut, Dahlan berharap putra-putri Jazirah Leihitu memperoleh kesempatan yang adil untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri. Ia turut menyampaikan kekhawatiran mengenai persepsi biaya yang dianggap menjadi kendala bagi sebagian masyarakat.

Selain persoalan rekrutmen, ia meminta perhatian serius terhadap peredaran narkoba dan minuman keras yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan serta memicu persoalan sosial.

Aspirasi serupa disampaikan Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Wilayah Hitu Jazirah, Sulaiman Opier, S.H. Ia menyoroti persoalan narkoba sekaligus meminta pengawasan internal kepolisian diperkuat menyusul kekhawatiran mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota Polri dalam persoalan tersebut.

Sulaiman mengusulkan tes urine terhadap anggota kepolisian sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pencegahan. Ia juga menilai pengangguran perlu menjadi perhatian bersama dan berharap generasi muda Maluku memperoleh kesempatan yang adil dalam seleksi penerimaan anggota Polri berdasarkan kemampuan serta persyaratan yang berlaku.

Tak hanya itu, ia mendorong peningkatan pelayanan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan persoalan hukum. Menurutnya, penguatan kapasitas penanganan perkara perempuan dan anak di tingkat Polsek, termasuk melalui penyediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sesuai kebutuhan organisasi, perlu dipertimbangkan.

Persoalan Tanjung Sial Didorong ke Jalur Koordinasi

Persoalan batas wilayah Tanjung Sial turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.

Ketua Saniri Negeri Suli, Geraldus J. Alputilla, menyebut persoalan itu telah berlangsung sekitar 16 tahun dan berulang kali memicu ketegangan, terutama menjelang atau pada periode pemilihan umum.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan batas wilayah antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Geraldus berharap Kapolda Maluku dapat menerima tim penyelesaian persoalan Tanjung Sial untuk mendengarkan penjelasan secara menyeluruh.

Ia juga meminta agar persoalan tersebut dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Maluku sehingga dapat ditangani melalui mekanisme dan kewenangan yang tepat.

Aspirasi tersebut memperlihatkan pentingnya sinergi kepolisian, pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk mencegah persoalan administratif berkembang menjadi konflik sosial yang berdampak luas.

Kapolda Tekankan Komunikasi dan Tindak Lanjut

Menanggapi berbagai masukan, Kapolda Maluku menekankan pentingnya kerja sama antara kepolisian, para raja negeri, tokoh adat, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan.

Ia menyampaikan komitmen untuk memberikan perhatian terhadap aspirasi yang disampaikan, terutama terkait pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas, peningkatan pelayanan kepolisian, serta pencegahan peredaran narkoba dan minuman keras.

Terkait penerimaan anggota Polri, Kapolda memberikan perhatian terhadap harapan masyarakat agar putra-putri Maluku mendapatkan kesempatan yang adil untuk mengikuti seleksi. Para raja negeri dan tokoh masyarakat juga diharapkan membantu mempersiapkan generasi muda agar memiliki kemampuan dan kesiapan sesuai persyaratan yang berlaku.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa program Kumpul Bersama Masyarakat merupakan bentuk komitmen Polri untuk memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan publik, dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui keterlibatan langsung masyarakat.

“Semangat Polisi Bersama Masyarakat bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat, keterbukaan dalam menerima aspirasi, serta kesungguhan menindaklanjuti persoalan yang disampaikan warga,” ujar Rositah.

Ia menjelaskan, kegiatan yang dijadwalkan setiap Rabu pada minggu berjalan tersebut tidak boleh berhenti sebatas pertemuan. Diperlukan komunikasi berkelanjutan, koordinasi, dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing agar aspirasi masyarakat memberikan manfaat nyata.

“Polri tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan dan partisipasi para raja negeri, tokoh adat, pemerintah negeri, serta seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah konflik, memerangi peredaran narkoba, dan menciptakan lingkungan yang aman dan damai,” tambahnya.

Menurutnya, pendekatan dialogis menjadi bagian penting dalam membangun pelayanan kepolisian yang responsif dan humanis, sekaligus menyesuaikan penanganan persoalan dengan karakteristik sosial dan adat masyarakat Maluku.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Dirintelkam Polda Maluku Kombes Pol. Darmawan Dwiharyanto, S.I.K.; Dirbinmas Polda Maluku Kombes Pol. Hujra Soumena, S.I.K., M.H.; Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K.; Kapolresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Pol. Andrias Susanto Nugroho, S.I.K., M.Si.; serta para raja negeri, saniri, dan tokoh masyarakat Jazirah Leihitu.

Kegiatan berlangsung pukul 14.05 hingga 15.10 WIT dan dilanjutkan dengan ramah tamah.

Melalui program Kumpul Bersama Masyarakat, Polda Maluku mendorong penguatan kemitraan dengan masyarakat sebagai langkah menjaga kamtibmas, mencegah konflik sosial, memberantas peredaran narkoba, dan meningkatkan pelayanan kepolisian.

Dengan mengedepankan dialog, keterbukaan, dan kerja sama, semangat Polisi Bersama Masyarakat diharapkan menjadi fondasi dalam merawat kedamaian serta menjaga Maluku tetap aman dan kondusif.