Kapolda Maluku dan Jusuf Kalla Perkuat Komitmen, Perdamaian Harus Bermuara pada Kesejahteraan

AMBON, BeritaLaser .Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H., bersama mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Muhammad Jusuf Kalla, serta para tokoh Forum Malino memperkuat komitmen menjaga perdamaian sekaligus mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan bersama para tokoh Forum Malino di Ruang Sagu, Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Ambon, Senin (2/11/2026). Pertemuan ini menjadi momentum mempererat persaudaraan sekaligus merefleksikan kembali keberhasilan Perjanjian Malino II dalam mengakhiri konflik sosial di Maluku.

Kapolda Maluku menegaskan bahwa perdamaian merupakan amanah sejarah yang harus dijaga bersama. Perdamaian tidak cukup dimaknai sebagai keadaan tanpa pertikaian, tetapi harus diwujudkan melalui kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, adil, serta memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Menurutnya, pengalaman konflik masa lalu harus menjadi pembelajaran agar perbedaan tidak kembali berkembang menjadi pertentangan yang merusak persaudaraan. Nilai saling menghormati, menerima, memaafkan, dan membangun kepercayaan perlu terus diwariskan kepada generasi muda.

Sementara itu, Jusuf Kalla mengingatkan bahwa pertemuan bersama para tokoh Forum Malino bukan untuk menghidupkan kembali konflik masa lalu, melainkan memperkuat persaudaraan dan membangun masa depan Maluku.

Ia menegaskan bahwa perdamaian harus menjadi jalan menuju kemakmuran. Karena itu, masyarakat Maluku perlu mengarahkan perhatian pada pengembangan potensi ekonomi daerah, seperti rempah-rempah, pertambangan emas, Blok Masela, perikanan, dan pertanian.

Jusuf Kalla juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal. Generasi muda Maluku harus dipersiapkan melalui pendidikan, keterampilan, dan penguasaan kompetensi agar mampu terlibat langsung dalam pengelolaan potensi daerah.

Menurutnya, Maluku tidak boleh hanya bergantung pada sektor pertambangan dan sumber daya alam yang memiliki batas waktu pemanfaatan. Sektor perikanan, pertanian, serta komoditas unggulan seperti cengkeh dan pala perlu diperkuat sebagai sumber ekonomi berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Maluku juga menekankan bahwa menjaga keamanan harus berjalan seiring dengan pembangunan daerah. Masyarakat lokal harus mendapatkan kesempatan untuk berperan sebagai pelaku utama pembangunan.

Salah satu upaya yang dibahas adalah peningkatan kapasitas generasi muda melalui rencana pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan, termasuk gagasan kerja sama dengan UPN Veteran Yogyakarta untuk mendukung pendidikan putra-putri Maluku, khususnya di bidang pertambangan.

Dalam sesi diskusi yang dipandu Prof. Dr. Tonny Donald Pariela, M.A., sejumlah tokoh Forum Malino turut menyampaikan masukan mengenai kondisi sosial, keamanan, dan pembangunan daerah.

Pdt. Drs. John F. Ruhulessin, M.S., mengingatkan agar konflik sosial 1999 ditempatkan sebagai sejarah yang telah diselesaikan bersama. Ia juga mengusulkan agar para tokoh Forum Malino tetap dilibatkan dalam merawat perdamaian dan membantu meredam ketegangan sosial.

Pdt. Henry Lolain menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil, profesional, dan tidak diskriminatif, serta peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing sumber daya manusia Maluku.

Sementara itu, Lutfy Sanaky mengusulkan pembentukan wadah komunikasi bersama untuk menjaga silaturahmi antartokoh Forum Malino. Ia juga menekankan pentingnya penanganan kemiskinan dan pengembangan komoditas unggulan, terutama cengkeh dan pala, agar memberikan nilai tambah bagi petani.

Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath turut menyoroti konflik antarkampung yang masih terjadi di sejumlah wilayah, seperti Maluku Tengah, Ambon, Seram Bagian Barat, dan Kepulauan Tanimbar. Ia mengingatkan bahwa persoalan kriminalitas dapat berkembang menjadi konflik lebih luas apabila digiring ke isu SARA.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kapolda menegaskan bahwa setiap persoalan sosial harus diselesaikan berdasarkan fakta dan akar permasalahan, bukan dikembangkan menjadi sentimen agama maupun identitas kelompok.

Ia secara khusus menyoroti tawuran antarkelompok pemuda yang harus ditangani sebagai persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, profesional, proporsional, dan berkeadilan tanpa memberikan ruang bagi provokasi.

Kapolda juga mengingatkan bahwa tawuran pemuda tidak hanya berkaitan dengan persoalan keamanan, tetapi juga dipengaruhi kondisi sosial dan ekonomi, seperti pengangguran, kemiskinan, serta terbatasnya aktivitas positif bagi generasi muda. Karena itu, diperlukan keterlibatan pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan keluarga dalam pembinaan kepemudaan.

Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dalam kegiatan wisuda di sejumlah wilayah, Polda Maluku telah menyiapkan sekitar 500 personel pengamanan guna memastikan kegiatan masyarakat berlangsung aman dan tertib.

Selain konflik sosial, Kapolda turut menyoroti bahaya penyalahgunaan narkotika yang mengancam masa depan generasi muda. Polda Maluku berkomitmen memperkuat koordinasi dengan BNN melalui langkah pencegahan, pemberantasan jaringan peredaran gelap, serta rehabilitasi bagi pengguna yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum.

Jusuf Kalla kembali mengajak seluruh elemen masyarakat agar tidak terus-menerus menghidupkan pembicaraan mengenai konflik masa lalu. Energi bersama harus diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan, memperkuat ekonomi, mencegah konflik berulang, dan membangun kualitas sumber daya manusia.

Kabidhumas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa pertemuan Kapolda bersama Jusuf Kalla dan para tokoh Forum Malino memiliki makna strategis bagi keberlanjutan perdamaian di Maluku.

Menurutnya, pengalaman para tokoh yang pernah terlibat dalam proses penyelesaian konflik merupakan modal sosial berharga untuk memperkuat persaudaraan dan mencegah munculnya kembali persoalan sosial.

Ia mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi, serta menyelesaikan setiap persoalan melalui komunikasi dan mekanisme hukum.

Melalui pertemuan tersebut, semangat Perjanjian Malino II diharapkan tidak hanya menjadi warisan sejarah, tetapi juga menjadi landasan untuk membangun Maluku yang damai, adil, maju, dan sejahtera.

Kegiatan Temu Kangen Muhammad Jusuf Kalla bersama para tokoh Forum Malino berakhir pukul 13.15 WIT. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.