Bodewin Jadikan Catatan DPRD sebagai Evaluasi Pembenahan Kinerja Pemkot Ambon

0

AMBON, BeritaLaser. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menegaskan bahwa rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 harus menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pemerintahan.

Penegasan tersebut disampaikan Wattimena saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon dalam rangka penyerahan rekomendasi atas LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Balai Rakyat Belakang Soya, Selasa (26/5/2026).

Rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, dan diterima oleh Wali Kota Ambon.

Dalam sambutannya, Wattimena menyampaikan bahwa rekomendasi DPRD tidak sekadar menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif, tetapi juga merupakan masukan penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mengoptimalkan pembangunan.

Ia menjelaskan, LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Karena itu, berbagai catatan dan rekomendasi DPRD perlu dijadikan bahan evaluasi secara serius dan konstruktif.

Menurutnya, seluruh kebijakan maupun program pemerintah daerah merupakan hasil kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif melalui pembahasan perencanaan serta penganggaran. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan program maupun evaluasinya membutuhkan komitmen dan tanggung jawab bersama.

Wattimena berharap, seluruh rekomendasi yang telah disampaikan DPRD dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata oleh masing-masing perangkat daerah, sehingga pelaksanaan program pembangunan ke depan semakin efektif dan tepat sasaran.

Sebagai bentuk keseriusan dalam memastikan tindak lanjut, Wali Kota secara khusus menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengkaji setiap rekomendasi DPRD dan menyampaikan laporan resmi terkait pelaksanaannya.

Ia memberikan tenggat waktu satu bulan kepada seluruh OPD untuk melaporkan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

“Seluruh pimpinan OPD harus memberikan perhatian serius terhadap rekomendasi ini. Dalam waktu satu bulan, saya meminta laporan resmi mengenai tindak lanjut yang telah dilaksanakan,” tegas Wattimena.

Rapat Paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Ambon, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD Kota Ambon, Penjabat Sekretaris Kota Ambon, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *