Pemkot Ambon Percepat Penyaluran Dana Parpol, NPHD 2026 Resmi Ditandatangani

0

AMBON, BeritaLaser. Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mulai mempercepat proses penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik (Parpol) tahun 2026. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon.

Penandatanganan berlangsung dalam apel pagi di Halaman Upacara Balai Kota Ambon, Selasa (26/05/2026). Dokumen tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena bersama Ketua KPU Kota Ambon, Kaharudin Mahmud, serta diikuti sejumlah perwakilan partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi.

Usai kegiatan, Wattimena berharap bantuan keuangan yang diberikan dapat menunjang pelaksanaan berbagai kegiatan kepartaian maupun aktivitas politik di Kota Ambon pada waktu mendatang.

Menurutnya, penandatanganan yang dilakukan lebih awal merupakan langkah antisipatif untuk menghindari keterlambatan penyaluran bantuan sebagaimana yang pernah menjadi catatan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia menjelaskan, dalam beberapa kali pemeriksaan, BPK menemukan adanya keterlambatan Pemkot Ambon dalam merealisasikan bantuan keuangan kepada partai politik. Karena itu, proses administrasi dan penyalurannya kini mulai dipersiapkan sejak awal tahun.

Wattimena juga meminta seluruh partai politik yang telah terdata di Pemkot Ambon melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) agar segera melengkapi dokumen administrasi sebagai persyaratan pencairan bantuan.

Ia menegaskan, penyaluran dana akan dilakukan secara bertahap kepada masing-masing partai politik. Dengan mekanisme tersebut, partai yang telah memenuhi persyaratan dapat segera menerima bantuan, sementara partai lainnya memiliki kesempatan untuk melengkapi dokumen yang masih diperlukan.

Wali Kota berharap seluruh bantuan yang diterima dapat dikelola dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga tujuan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dapat diwujudkan secara optimal.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *