DPRD Ambon Terima KUA-PPAS 2027, Walikota Targetkan Ekonomi Tumbuh 5,7 Persen dan PAD Terus Meningkat
AMBON, BeritaLaser. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon resmi menerima Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Kantor DPRD Kota Ambon, Rabu (29/7/2026).
Dokumen KUA-PPAS tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, kepada pimpinan DPRD sebagai langkah awal pembahasan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Pada agenda yang sama, Pemerintah Kota Ambon juga menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kumulatif Terbuka dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Ambon Tahun 2026 untuk selanjutnya dibahas bersama legislatif.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bodewin menegaskan bahwa dokumen KUA dan PPAS menjadi landasan utama penyusunan APBD 2027. Dokumen tersebut memuat arah kebijakan pembangunan daerah, proyeksi pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, hingga berbagai asumsi makro yang menjadi dasar penyusunan anggaran.
Menurutnya, penyusunan APBD tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan fokus pada pelaksanaan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Ambon.
Bodewin optimistis perekonomian Kota Ambon akan terus menunjukkan tren positif pada 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7 persen yang didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat, investasi, percepatan belanja pemerintah, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif..
Ia menjelaskan, berbagai indikator ekonomi Kota Ambon pada 2025 telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,23 persen, tingkat kemiskinan berada di angka 4,34 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka mencapai 11,37 persen.
Meski demikian, Pemerintah Kota Ambon tetap mewaspadai berbagai tantangan ekonomi yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kebijakan pembangunan akan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1.134.497.597.477. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara karena pemerintah pusat belum menetapkan besaran transfer ke daerah untuk tahun anggaran 2027.Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipatok sebesar Rp247.556.496.748.
Menurut Bodewin, peningkatan PAD menjadi salah satu prioritas utama guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
“Jika ingin memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat, maka peningkatan PAD harus terus didorong sehingga kontribusinya terhadap pendapatan daerah dapat melampaui 30 persen,” ujarnya.
Di sisi belanja, Pemerintah Kota Ambon mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.078.793.997.477 yang akan digunakan untuk mendukung belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan sejumlah target makro pembangunan tahun 2027, antara lain tingkat kemiskinan sebesar 4,90 persen, inflasi pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, serta penurunan tingkat pengangguran melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Menutup penyampaiannya, Wali Kota berharap pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 bersama DPRD dapat berlangsung secara konstruktif sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ia juga berharap pembahasan Ranperda Kumulatif Terbuka dalam Propemperda Tahun 2026 dapat memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Ambon.Jika diinginkan, saya juga dapat membuat versi yang lebih bergaya jurnalistik dengan lead yang lebih kuat atau lebih cocok untuk media online.
