Dugaan SK Tidak Sah, Pemkot Ambon Resmi Adukan Persoalan ke Jalur Hukum
AMBON, BeritaLaser. Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mulai menempuh jalur hukum terkait dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) tidak sah yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah.
Langkah tersebut dilakukan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Ambon dengan menyampaikan surat laporan pengaduan tertanggal 10 November 2026 kepada Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.
Kabag Hukum Setda Kota Ambon, Hendrik Toisuta, menjelaskan, penyampaian pengaduan tersebut merupakan tindak lanjut dari konferensi pers Pemerintah Kota Ambon pada Senin, 9 November 2026.
Menurutnya, langkah hukum ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kewibawaan administrasi pemerintahan, melindungi keuangan negara/daerah, serta memastikan setiap tindakan yang mengatasnamakan pemerintah memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
Adapun sejumlah hal yang menjadi pokok pengaduan, yakni dugaan penerbitan SK tidak sah yang perlu ditelusuri keaslian dokumennya, kewenangan pihak yang menerbitkan, hingga keterlibatan pihak-pihak terkait.
Selain itu, terdapat dugaan kerugian keuangan negara/daerah akibat penerbitan dan/atau penggunaan SK tersebut. Namun, keberadaan maupun besaran kerugian masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan oleh aparat berwenang.
Dalam pengaduan itu juga disampaikan bahwa pihak yang diadukan, berdasarkan informasi yang tercantum, bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Saat ini, Bagian Hukum Setda Kota Ambon masih menunggu disposisi Kapolresta kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk proses tindak lanjut sesuai prosedur, termasuk pembuatan Laporan Polisi (LP) dan penerbitan surat tanda penerimaan laporan apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi.
Dengan demikian, tahapan yang telah dilakukan Pemkot Ambon sejauh ini adalah penyampaian surat laporan pengaduan, sementara penerbitan Laporan Polisi masih menunggu proses dari pihak kepolisian.
Hendrik menegaskan, Pemkot Ambon tetap menghormati kewenangan dan independensi aparat penegak hukum dalam menangani persoalan tersebut. Seluruh dugaan yang disampaikan sepenuhnya diserahkan kepada pihak berwenang untuk diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.
Pemerintah juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Ia turut mengajak insan pers untuk bersama-sama menjaga ketepatan informasi serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, ketegasan dalam penegakan hukum harus tetap disertai penghormatan terhadap hak setiap orang.
Pemkot Ambon berharap, melalui langkah tersebut, keabsahan dokumen pemerintahan dapat terus dijaga demi memberikan kepastian pelayanan publik sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat.
Perkembangan penanganan persoalan ini, lanjutnya, akan disampaikan secara terbuka berdasarkan informasi yang telah terverifikasi.
