KAPOLDA MALUKU PERKUAT SINERGI DENGAN MAJELIS LATUPATI, JAGA KEAMANAN DAN CEGAH KONFLIK SOSIAL
AMBON, BeritaLaser. Kepolisian Daerah Maluku memperkuat kemitraan strategis dengan lembaga adat sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan, mencegah potensi konflik sosial, dan merawat persatuan masyarakat. Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, serta para raja dan tokoh adat dinilai menjadi kekuatan penting dalam membangun Maluku yang aman, damai, dan harmonis.
Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H., saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Majelis Latupati Maluku Periode 2026–2031 di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/11/2026).
Kapolda Maluku menegaskan bahwa keberadaan Majelis Latupati memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai adat, persaudaraan, dan persatuan masyarakat. Karena itu, Polri memandang para raja dan tokoh adat sebagai mitra penting dalam membangun komunikasi sosial, mendeteksi dini potensi gangguan keamanan, serta mendorong penyelesaian persoalan masyarakat melalui pendekatan persuasif dan musyawarah.
“Majelis Latupati memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai adat, persaudaraan, dan persatuan masyarakat Maluku. Polri menyadari bahwa menjaga keamanan tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk para raja dan tokoh adat. Karena itu, kami berkomitmen memperkuat sinergi dengan Majelis Latupati dalam membangun komunikasi, mencegah potensi konflik, serta menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif,” ujar Kapolda Maluku.
Pengukuhan pengurus Majelis Latupati yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali peran lembaga adat dalam menjaga identitas, martabat, dan persaudaraan masyarakat Maluku.
Dalam sambutannya, Ketua Majelis Latupati Maluku menegaskan bahwa perjuangan masa kini tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, melainkan melalui upaya menjaga identitas, melestarikan nilai-nilai budaya, memperkuat persaudaraan, serta melindungi hak-hak masyarakat adat demi masa depan generasi Maluku.
Untuk periode kepengurusan 2026–2031, Majelis Latupati menetapkan tiga agenda strategis, yakni membangun Maluku yang aman, damai, dan bersaudara; melestarikan warisan budaya serta memperjuangkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; serta membangun kemitraan strategis guna meningkatkan perekonomian, kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan masyarakat adat di seluruh wilayah Maluku.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanat, S.Sos., menyampaikan apresiasi kepada kepengurusan sebelumnya dan berharap pengurus baru mampu menjalankan amanah organisasi secara optimal. Pemerintah Provinsi Maluku juga menekankan pentingnya dukungan TNI-Polri bersama pemangku adat dalam mengantisipasi potensi gesekan atau konflik antarkampung, termasuk persoalan administratif yang berkaitan dengan pemekaran desa atau negeri adat.
Pemerintah daerah saat ini tengah merumuskan langkah penertiban bersama para pemangku adat agar persoalan tersebut dapat dikoordinasikan dan ditangani secara terpadu. Penguatan komunikasi lintas sektor, dialog, serta musyawarah dengan melibatkan tokoh adat menjadi langkah penting untuk mencegah persoalan administratif berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga menggagas penguatan ikatan kultural melalui tradisi adat “anak piara” bagi unsur pimpinan daerah, termasuk TNI, Polri, dan pimpinan sipil. Gagasan tersebut diharapkan dapat mempererat ikatan historis dan emosional antara para pemimpin yang bertugas di Maluku dengan masyarakat serta tanah tempat mereka mengabdi.
Kapolda Maluku hadir dalam kegiatan tersebut didampingi Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Pengukuhan turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Pangdam XV/Pattimura, Komandan Lantamal IX Ambon, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Rektor UIN A.M. Sangaji, Wali Kota Ambon dan Wakil Wali Kota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon, tokoh-tokoh agama, Ketua Majelis Latupati Provinsi Maluku, para raja se-Kota Ambon beserta nyora, serta pengurus Majelis Latupati Maluku yang baru dikukuhkan.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa penguatan kemitraan dengan Majelis Latupati merupakan bagian dari pendekatan Polri yang mengedepankan kearifan lokal dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Para raja dan tokoh adat memiliki kedekatan sosial serta pemahaman terhadap dinamika masyarakat di wilayah masing-masing. Sinergi ini penting untuk memperkuat deteksi dini, membangun komunikasi, dan menyelesaikan potensi persoalan sosial secara cepat, bijaksana, serta mengedepankan musyawarah. Dengan demikian, setiap persoalan dapat diantisipasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi konflik yang mengganggu persaudaraan dan stabilitas keamanan,” ungkap Rositah.
Ia menambahkan, Polda Maluku terus mendorong penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, lembaga adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Pendekatan humanis, komunikasi yang terbuka, serta penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya lokal menjadi bagian penting dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Melalui sinergi tersebut, Polda Maluku berharap Majelis Latupati dapat terus menjadi mitra strategis dalam merawat persaudaraan, memperkuat toleransi, mencegah konflik sosial, dan menjaga keutuhan kehidupan masyarakat di Maluku.
Keamanan dan perdamaian bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, melainkan merupakan hasil dari kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Dengan memperkuat kemitraan antara Polri dan lembaga adat, nilai-nilai kearifan lokal diharapkan semakin menjadi kekuatan dalam menjaga Maluku tetap aman, damai, dan bersaudara.
