Polda Maluku Perkuat Tata Kelola Anggaran demi Pelayanan dan Keamanan Masyarakat

AMBON BeritaLaser. Kepolisian Daerah Maluku terus mendorong penguatan sistem perencanaan dan penganggaran agar seluruh program kepolisian dapat berjalan lebih terarah, efektif, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Upaya tersebut menjadi pembahasan utama dalam Rapat Kerja Fungsi Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Maluku Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Kamis (13/8/2026).

Rapat kerja yang merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Perencanaan Umum dan Anggaran Polri Tahun 2026 itu dibuka langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si.

Kegiatan dihadiri Wakapolda Maluku, Irwasda, para kepala biro, direktur, kepala bidang, Dansat Brimob, Kepala SPN, pejabat utama Polda Maluku, para Kasubag Renmin dan Kaur Ren Satker, hingga para Kabag Ren Polres jajaran bersama operator.

Dalam arahannya, Kapolda menegaskan bahwa perencanaan dan penganggaran tidak boleh hanya dipandang sebagai kegiatan administratif. Keduanya harus menjadi instrumen untuk memastikan seluruh program kepolisian mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

Menurut Dadang, situasi keamanan di wilayah Maluku saat ini secara umum berada dalam kondisi kondusif. Namun, kondisi tersebut harus tetap dijaga dengan meningkatkan kecepatan dan ketepatan jajaran dalam menangani setiap persoalan.

“Situasi di wilayah kita saat ini semakin kondusif. Walaupun masih ada sedikit kejadian dan permasalahan, hal itu tidak terlalu memengaruhi situasi Kamtibmas secara keseluruhan. Indikatornya sederhana, masyarakat dapat berangkat ke kantor, sekolah, bekerja maupun ke pasar dengan aman dan lancar tanpa rasa takut,” tegasnya.

Meski demikian, Kapolda mengingatkan jajaran agar tidak lengah. Setiap laporan terkait kriminalitas, kejahatan jalanan, bencana alam maupun bencana musiman harus segera ditindaklanjuti sehingga tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

“Apabila ada informasi atau laporan tentang kejadian, baik kriminalitas, kejahatan jalanan, bencana alam maupun bencana musiman, harus direspons dengan cepat dan ditangani dengan baik hingga tuntas. Jangan sampai persoalan kecil membias ke mana-mana,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh satuan kewilayahan menyesuaikan program kepolisian dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing. Dengan demikian, kehadiran polisi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekaligus mencegah munculnya keresahan maupun kepanikan.

Kapolda menekankan bahwa keberhasilan perencanaan harus dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat. Setiap keluhan dan komplain terkait pelayanan maupun pelaksanaan tugas Harkamtibmas, kata dia, harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja.

“Apabila ada komplain dari masyarakat terkait tugas Harkamtibmas maupun pelayanan kita, harus diterima dan direspons dengan cepat. Lakukan pembenahan sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat terpenuhi sesuai tugas pokok kita sebagai institusi pemelihara Kamtibmas,” katanya.

Dadang mengingatkan, tugas utama Polri mencakup pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, seluruh tugas tersebut harus didukung perencanaan yang matang sejak awal.

“Tugas pokok kita harus bisa diterjemahkan dalam bentuk perencanaan yang baik dan strategis. Saya harapkan rapat kerja fungsi perencanaan umum dan anggaran ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kepolisian ke depan di wilayah Maluku,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Polda Maluku menjelaskan bahwa rapat kerja tersebut menjadi momentum untuk menyatukan arah perencanaan seluruh satuan kerja dengan kebijakan Polri.

Ia menegaskan, perencanaan harus mampu menghubungkan kebutuhan organisasi, program kerja, dukungan anggaran dan target kinerja yang ingin dicapai.

“Perencanaan harus menjadi instrumen untuk memastikan seluruh program kepolisian berjalan terarah, terukur dan sesuai dengan prioritas organisasi. Setiap kebutuhan harus disusun berdasarkan skala prioritas dan dikaitkan dengan target kinerja yang jelas,” ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan unsur perencanaan dari tingkat Polda hingga Polres jajaran sangat penting agar terdapat kesamaan persepsi dalam menyusun rencana kerja dan anggaran.

“Kita ingin memastikan bahwa perencanaan di setiap satuan kerja benar-benar menggambarkan kebutuhan pelaksanaan tugas di lapangan. Dengan demikian, dukungan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” katanya.

Dalam rapat tersebut turut dipaparkan timeline penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Renja) Polri, yang menjadi bagian dari upaya menyamakan pemahaman terhadap tahapan perencanaan organisasi.

Selain agenda pembahasan perencanaan, kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan pelayanan publik terbaik dari Polri kepada Kapolres Buru. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kapolda Maluku.

Capaian tersebut dinilai menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi bagian integral dari kinerja kepolisian.

Kapolda berharap penghargaan itu tidak hanya menjadi sebuah prestasi, tetapi juga pemacu bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, Kabidhumas Polda Maluku menilai kualitas perencanaan dan penganggaran memiliki kaitan erat dengan upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Masyarakat, kata dia, tidak hanya melihat keberhasilan Polri dari aspek penegakan hukum, tetapi juga dari kecepatan merespons persoalan, kualitas pelayanan, kehadiran polisi serta kemampuan menjaga keamanan tetap kondusif.

“Perencanaan yang baik pada akhirnya harus terlihat dalam kualitas pelayanan dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Ketika program disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan secara konsisten, maka manfaatnya akan dirasakan langsung dan kepercayaan publik terhadap Polri semakin kuat,” ujarnya.

Ia menambahkan, fungsi Humas juga memiliki peran penting dalam menyampaikan berbagai program dan capaian kepolisian secara terbuka, proporsional dan mudah dipahami masyarakat.“Transparansi informasi menjadi bagian penting dari akuntabilitas. Karena itu, capaian maupun program kepolisian harus dikomunikasikan secara tepat sehingga masyarakat mengetahui apa yang dilakukan Polri dan bagaimana manfaatnya bagi mereka,” katanya.

Rapat kerja berlangsung lancar hingga selesai. Melalui forum tersebut, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk membangun sistem perencanaan yang strategis, berbasis kebutuhan, terukur dan berorientasi pada hasil.

Dengan perencanaan yang semakin matang, dukungan sumber daya diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian sekaligus menghadirkan rasa aman dan pelayanan terbaik bagi masyarakat di seluruh wilayah Maluku.