KPK Didesak, Periksa Bos PT. Papua Akbar Bersatu
Jakarta Berita-Laser, Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Malanesia (APMM) Rabu siang 25 Agustus, menggelar aksi di depan Gedung KPK mendesak Lembaga anti korupsi itu mengusut proyek pembangunan markas baru Polda Papua di Jayapura.
Pantauan Media ini, puluhan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Pemuda Mahasiswa Malanesia ini, menggelar aksi di depan gedung KPK kuningan Jakarta, sekitar pukul 2 Siang, dengan menggunakan atribut pengeras suara dan Spanduk terterah dengan sangat jelas foto Bos PT. Papua Akbar Bersatu, Muhamad Topan, selaku kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan markas baru Polda papua, bertuliskan “ Mendesak KPK RI memeriksa Bos PT.Papua Akbar Bersatu, Muhamad Topan, selaku pihak ketiga yang mengerjakan proyek pembangunan markas baru Polda Papua”, ada juga tuntutan lain yang terterah di spanduk Mahasiswa yaitu “ Mendesak KPK RI memeriksa aliran dana proyek pembangunan markas baru Polda Papua”.
Usai berorasi secara singkat melalui koordinasi perwakilan APMM langsung menemui staf bagian pengaduan Masyarakat di dalam gedung KPK, untuk menyerahkan pernyataan sikap dan menyerahkan dokumen laporan pengaduan tentang dugaan korupsi dalam pekerjaan megah Proyek pembangunan markas baru Polda Papua di Jayapura, yang diterimah oleh staf bagian pengaduan KPK, dengan tanda bukti penerimaan laporan yang ditujukan secara langsung kepada ketua KPK, Firli Bahuri, yang diterimah staf pengaduan atas nama Romo.
Setelah selesai keluar dari dalam gedung KPK, kordinator APMM, Dolan Alwindo menegaskan, pihaknya akan terus mengawal laporan pengaduan tersebut.
“ Ada tanda terimah dokumen laporanya dari KPK sebagai bukti, aduanya kita tujukan kepada ketua KPK bapak Fili Bahuri tentang permohonan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang berperan dalam pembangunan markas baru Polda Papua, sala satunya Bos PT. Papua Akbar Bersatu, Muhamad Topan selaku pihak ketiga yang mengerjakan bangunan milik institusi Polri di Jayapura,” ujar Alwindo.
Kata Alwindo, Mega proyek pembangunan markas baru Polda Papua dengan nilai fantastic Rp.202 Milyar, seharusnya dalam tahun ini sudah selesai sehingga dapat digunakan institusi Polri di Papua, namun ada indikasi, fisik pekerjaan mega proyek pembangunan itu tidak sesuai dengan dana yang sudah dicairkan.
“ Dengan tanda bukti penerimaan laporan dari KPK, maka Kami akan kawal proses ini hingga tuntas, dan apabilah dalam waktu dekat laporan kami belum ditindaklanjuti, maka kami akan kembali menggelar aksi demonstrasi di KPK, meminta Ketua KPK, Firli Bahuri mengundurkan diri dari Jabatan, karena tidak memiliki kemampuan dalam menindaklanjuti Laporan masyarakat,” tegas Alwindo.
Alwindo menegaskan, Bangunan yang dikerjakan dengan menggunakan anggaran Negara seharusnya diketahui Publik, sehingga benar-benar bermanfaat bagi Negara.
“ Ini anggaran dari Negara bukan anggaran pribadi, jadi harus ada transparansi terhadap public,” Tutupnya.
